Merdeka.com - Tim reformasi tata kelola minyak dan gas mengumumkan rekomendasi dari hasil kajian kinerja Pertamina Energy Trading (Petral). Anak usaha Pertamina ini dituding sebagai sarang mafia migas dan didesak untuk dibubarkan.

Meski didesak untuk membubarkan Petral, tim yang dikomandani Faisal Basri tidak memberikan rekomendasi pembubaran. Berikut rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Selasa (30/12) :

1. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM

2. Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan melalui Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina:

- Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC.

- Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC.

-Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC.

-Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK, dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.

4. Menyusun roadmap menuju 'world class oil trading company' oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.

5. Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.