Merdeka.com - Pembenahan kontrak PT Freeport masih belum menemui titik terang. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengakui belum ada kemajuan apapun terkait amandemen kontrak Freeport. Termasuk soal rencana pembangunan smelter dan poin lain yang sudah disepakati.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R Sukhyar di Jakarta. Dia menegaskan belum ada pembahasan apapun. "Sampai saat ini tidak ada progres dari Freeport (smelter) dari lokasi dan lahannya," kata Sukhyar, Selasa (6/1).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas amandemen kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait renegosiasi kontrak. Dalam amandemen tersebut, kedua belah pihak sudah sepakat meningkatkan royalti. Freeport juga akhirnya menyetujui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menegaskan pemerintah dan Freeport sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Peningkatan tersebut dilakukan dengan pembangunan smelter.

"Poinnya adalah dari kami memberi masukan. Juga tentang pendapatan negara. Kalau Kementerian Keuangan kan bicaranya adalah pendapatan negara," ujar Franky beberapa waktu lalu.

Wakil Keuangan Menteri Keuangan Mardiasmo meminta Kementerian ESDM untuk hati-hati dalam memberikan insentif fiskal dalam amandemen kontrak tersebut. Yang penting, kata dia, peningkatan pendapatan negara harus ditingkatkan dalam amandemen kontrak.

"Sekarang pemerintah sedang meningkatkan Fiscal Space. Kementerian ESDM supaya hati-hati berikan fiskal insentif termasuk PBB, PPn, ataupun royalty. Harus kita jaga benar. Harus optimal lah," kata Mardiasmo.

Dalam amandemen kontrak, Kemenkeu bakal meninjau secara detail pemberian insentif dan kewajiban dari perusahaan tambang Freeport. Selain itu, Kemenkeu juga melihat detail pemberian pajak sehingga kontrak yang dijalankan akan semakin baik.

PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan ke-26 dari 112 penambang besar di Tanah Air yang telah resmi bersedia mengubah isi kontraknya berdasarkan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Namun, berbeda dengan sejumlah perusahaan sebelumnya, penandatangan memorandum of understanding (MoU) digelar secara tertutup.

Freeport bersama pemerintah melakukan pertemuan tertutup dalam penandatangan MoU tersebut. Kedua pihak akhirnya melakukan kesepakatan pengubahan isi kontrak setelah melakukan pertemuan sepanjang kurang lebih tujuh jam di kantor Minerba.