Merdeka.com - PT Taspen Persero membayarkan Jaminan Kematian untuk pertama kalinya setelah Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara diterapkan. Aturan ini resmi berlaku pada 1 Juli 2015.

Atik Sartika menerima JKM sebesar Rp 322,1 juta. Sebab suaminya, pegawai golongan IIIC Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Jawa Barat Kementerian Kehutanan tewas saat bertugas.

Direktur PT Taspen Persero Iqbal Latanro‎ mengungkapkan, kedua program ini merupakan bukti perhatian pemerintah kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, untuk JKK, pihaknya akan mengcover semua biaya pengobatan hingga sembuh.

"Setiap ada kecelakaan kerja dan kematian kerja, kami akan aktif memberikan dan memprosesnya," ujarnya di Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (24/10).

Dia menambahkan, setidaknya ada beberapa keuntungan yang didapatkan ASN yang terdaftar dalam JKK dan JKM ini. Keuntungan tersebut adalah adanya santunan tewas saat bekerja, uang pemakaman, bea siswa, tabungan hari tua dan asuransi kematian.

‎"Semua PNS masuk (dalam program ini), tetapi kami hanya mengcover yang sudah bayar premi. Kalau pemerintah pusat yakin sudah bayar premi, karena sudah masuk dalam APBN, yang belum itu pemerintah daerah," terangnya.

Iqbal menjelaskan, masing-masing ASN hanya perlu membayar premi sebesar 0,54 persen dari pendapatannya sebulan. Di mana 0,24 persen untuk pembayaran JKK dan 0,30 persen sebagai premi JKM. Sedangkan, untuk rumus santunan tewas saat bekerja didapat dari gaji pokok dikalikan 80 dikali 60 persen.

Sedangkan untuk JKK, PT Taspen melakukan pencairan dengan dua cara, klaim atau reimburst. Dan jaminan ini akan diberikan hingga ASN yang terluka atau sakit.

"Memang kalau dari sisi bisnis ini peningkatan kesejahteraan, karena yang dicover nilainya cukup berarti," tutupnya.