Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan mengakui berdasarkan pengaduan konsumen, penawaran produk atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telepon lebih sering dilakukan bank berskala besar. Atas dasar itu, OJK meminta semua pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk menghentikan cara promosi itu tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan.

"Bank Indonesia dulu sudah pernah mengimbau untuk tidak menggunakan media elektronik untuk penawaran produk. Sempat reda namun saat ini marak lagi," kata Direktur Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Heni Nugraheni dalam seminar nasional "Banking On Digital: Menembus Batas di Era Digital", Jakarta, Kamis (5/6).

Untuk itu, lanjut Heni, pihaknya kembali mengingatkan lagi. Jika industri jasa keuangan masih membangkang, maka otoritas akan memberlakukan sanksi mulai Agustus mendatang. "Saat ini masih imbauan, efektif law enforcementnya Agustus."

Sebelumnya, OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013. Beleid itu melarang penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telepon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan, berlaku mulai 6 Agustus 2014.

Sebelumnya, Ketua OJK Muliaman Hadad mengingatkan masyarakat untuk menghubungi layanan konsumen OJK di 500-655, jika masih terganggu dengan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui SMS atau telepon. Pengaduan itu akan ditindaklanjuti bersama otoritas yang memiliki kewenangan pemblokiran nomor telepon.