Ternyata, Subsidi LPG 3 Kg Telan Anggaran Terbesar Dibanding Pertalite dan Solar

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, alokasi kompensasi dan subsidi energi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sudah mencapai Rp 502,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan nilai keekonomian BBM bersubsidi saat ini sudah jauh lebih tinggi dari harga jual di tingkat konsumen.

Harga solar misalnya yang sekarang masih dijual Rp 5.150 per liter. Harga keekonomian solar seharusnya Rp 13.950. Maka selisih harga yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 8.300 per liter.

"Jadi bedanya antara harga sebenarnya diluar dengan harga yang berlaku di kita itu Rp 8.300 per liter," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8).

Hal serupa juga terjadi pada harga Pertalite. Di tingkat konsumen, harganya masih Rp 7.650 per liter, sedangkan berdasarkan nilai keekonomian BBM ron 90 ini Rp 14.450. Sehingga selisih harga yang ditanggung APBN sebesar Rp 6.800 per liter.

"Kita jualnya hanya Rp 7.650 (per liter). Perbedaannya yang sebesar Rp 6.800 itu yang harus kita bayar ke Pertamina," kata dia.

Begitu juga dengan harga LPG 3 kg. Saat ini harga ditingkat konsumen sebesar Rp 4.250 per kg. Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp 18.500 per kg.

"Jadi subsidinya jauh lebih besar Rp 14.000 per kg," kata dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, harga-harga tersebut masih menggunakan perhitungan dengan asumsi harga minyak dunia (ICP) USD 100 dengan nilai tukar Rp 14.450 per USD. Sehingga pemerintah pada Juni 2022 mengalokasikan anggaran kompensasi dan subsidi sebesar Rp 502, triliun.

Namun yang terjadi sekarang harga minyak dunia terus naik dengan rata USD 104 - USD 105 per barel. Belum lagi nilai tukar rupiah yang terus melemah di kisaran Rp 14.750. "Itu nambah lagi jadinya karena minyaknya masih diimpor," kata dia.

Belum lagi tingkat konsumsi yang terus meningkat. Sehingga alokasi yang ada dinilai tidak cukup untuk sampai akhir tahun 2022.

Pemerintah Rencana Naikkan Harga BBM, Menteri Erick: Tidak Ada Cara Lain

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberi sinyal adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi baik Pertalite maupun Solar. Namun, dia belum bisa memastikan dengan jelas besaran kenaikan yang akan ditetapkan.

Wacana kenaikan BBM subsidi hadir seiring beban keuangan negara yang semakin berat imbas kenaikan harga minyak dunia.

"Memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8).

Penugasan disini merujuk pada ketetapan harga jual Pertalite dan Solar yang mendapat subsidi dan kompensasi dari pemerintah kepada Pertamina selaku BUMN operator. Di mana, harga jual ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai hasil perhitungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Menteri Erick turut membandingkan harga jual Pertamax dan bahan bakar sejenis yang dikeluarkan perusahaan lain seperti Shell. Ada perbandingan hampir Rp 5.000 lebih murah untuk harga jual Pertamax.

"Jadi Pertamax pun disubsidi oleh pemerintah, nah ini salah satu menjadi catatan yang cukup menggelitik kalau misalnya kita mengisi bensin pertamax 'Loh Pertamina kok harganya bisa murah?' Sebenarnya itu subsidi. Sama juga kalau kita lihat Pertalite dan juga Solar itu disubsidi cukup luar biasa angkanya," paparnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan yang akan diambil dalam menangani masalah BBM dan beban subsidi ini. Ada beberapa opsi yang bisa diambil, mulai dari menaikkan harga jual BBM subsidi, hingga kriteria pembatasan penyaluran BBM subsidi di lapangan.

Pemerintah juga tengah menggodok revisi Perpres Nomor 191/2014 untuk mengatur kategori-kategori yang berhak mendapat BBM subsidi. Rencananya, hasil revisi akan terbit pada Agustus 2022 ini.