Merdeka.com - Buntut kasus penyelundupan komponen motor gede Harley Davidson milik penumpang inisial AA, yang diduga sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, semakin panjang.

Keterangan terbaru dari Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebutkan bahwa pesawat Garuda Indonesia yang membawa motor seharga Rp800 juta tersebut sebenarnya tidak boleh membawa kargo.

"Pesawat tersebut baru dan belum dioperasikan secara komersil. Harusnya enggak boleh bawa kargo," tutur Arya di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (6/12).

Lebih dari itu, pesawat yang membawa Harley tersebut ternyata langsung mendarat ke hanggar, karena pesawat baru. Arya yang juga menjabat sebagai komite audit, menduga ada itikad tidak baik untuk menghindari pemeriksaan.

Oleh karenanya, kasus ini bisa jadi masuk ke dalam tindak pidana. Meski demikian, butuh pembuktian lebih lanjut dari Bea dan Cukai serta pihak kepolisian.

"Dari itu merekomendasikan Kementerian BUMN, untuk mengambil tindakan direksi dan staf Garuda Indonesia. Itu ditandatangani, Sahala, Chairul Tanjung, 5 komisaris," katanya.

Dirut Garuda Indonesia Tak Punya Izin Dinas

Kasus penyelundupan komponen motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda Brompton membuat Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara kehilangan jabatannya.

Dalam manifest pesawat Airbus tipe 330-900 tersebut, tercatat Ari Askhara menumpangi pesawat dengan jajaran direksi lain. Namun ternyata, ada 4 direksi yang tidak dapat izin terbang dari Kementerian Perhubungan.

"Menurut komite audit, ke-4 direktur ini tidak dapat izin dinas dari Kemenhub, itu I Gusti Ngurah Askhara, Iwan Juniarto, Mohammad Iqbal, dan Heri Akhyar," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jumat (6/12).

Menurut Arya, 4 direksi tersebut melanggar Surat Edaran Menteri BUMN. Dirinya juga menambahkan, bisa saja direksi Garuda Indonesia dirombak guna mengevaluasi total perusahaan.

"Perombakan bisa saja, sebab kita masih evaluasi total Garuda Indonesia. Laporan banyak mengenai perilaku kepada para pekerja, dan ini harus ada evaluasi keuangan," imbuhnya.