Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak susunan dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditetapkan pada keputusan presiden Nomor 16/2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 35/2014 tentang dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi Sulawesi Utara.

Keputusan tersebut dibuat dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di Sulawesi Utara dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut juga sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah nomor 34/2014.

"Menetapkan Keputusan Presiden tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 35/2014 tentang dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi Sulawesi Utara," dalam keputusan tersebut yang dikutip merdeka.com, Jumat (21/8).

Sebelumnya, dalam susunan dewan dalam Keppres nomor 35/2014, Ketua Dewan yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Utara merangkap anggota kini hanya menjabat jadi Ketua. Lalu dalam keputusan yang baru, Jokowi menambah wakil ketua. Sebelumnya hanya satu kini menjadi dua, yaitu wakil ketua I yang dijabat Walikota Bitung dan wakil ketua II Bupati Minahasa.

Selanjutnya dalam aturan baru tersebut anggota terdiri dari sekretaris daerah Sulawesi Utara, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, kepala kantor wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sulawesi Utara, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Lalu kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara, asisten uu bidang pembangunan dan perekonomian kabupaten Minahasa Utara, serta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

"Dalam rangka efektivitas koordinasi dengan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara ex-oJficio merupakan anggota Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara," pada pasal 1A.