Merdeka.com - Meski telah mencabut moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah tidak akan membuka lowongan secara besar-besaran.

Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga sekaligus mengendalikan belanja pegawai agar tidak menggelembung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyebutkan, hanya 60.000 orang pendaftar yang akan diterima menjadi calon PNS. "30.000 di daerah, 20.000 di pusat," ujarnya saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (20/2).

Dia menyebutkan, jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan tiap instansi. Melonjaknya jumlah PNS memberatkan anggaran negara. "Belanja pegawai harus dikurangi. Saat ini itu berlebihan," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, telah membuat sejumlah rencana aksi untuk menekan anggaran belanja pegawai. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan fasilitas kedinasan dan standarisasi sarana dan prasarana kerja.

"Serta pendayagunaan fasilitas yang ada dan efisiensi perjalanan dinas," ucapnya.

Seperti diketahui, beberapa kementerian/lembaga telah membuka pengumuman membuka kesempatan publik untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa kementerian/lembaga tersebut antara lain adalah:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang membuka lowongan untuk beberapa posisi termasuk geofisika, meteorologi untuk lulusan S1, S2 maupun D1 dan D3.

2. Kementerian Luar Negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri telah membuka kesempatan kepada 60 orang CPNS untuk posisi Pejabat Diplomatik dan konsuler untuk jenjang pendidikan S1, S3, maupun S3. Selain itu, Kemenlu juga membuka lowongan untuk 40 posisi penata keuangan dan kerumahtanggaan perwakilan untuk S1. Serta membutuhkan 20 orang lulusan D3 untuk dijadikan Petugas Komunikasi.

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahun ini Kemenkum HAM membuka peluang PNS untuk strata 1 dan SLTA. Beberapa posisi diperuntukkan untuk petugas pemeriksa dokumen imigrasi.

4. Kementerian Keuangan. Kementerian yang dipimpin oleh Agus Martowardojo ini membuka peluang untuk 700 calon PNS tahun ini untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Beberapa kualifikasi yang dibutuhkan antara lain adalah S1, Diploma III Pelayaran, Diploma III Umum, SMK Pelayaran, dan SMK Umum.

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPPN). Lembaga ini tahun ini hanya membuka peluang untuk 15 posisi saja.