Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap formula baru upah buruh bisa dijalankan pada tahun depan untuk lebih menarik minat investor.

"Jadi hanya beberapa minggu sejak pelantikan presiden baru harus ada keputusan dari sistem upah itu," kata Kepala BKPM Mahendra Siregar di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7).

Saat ini, banyak investor merelokasi usahanya dari daerah dengan upah minimum yang tinggi, seperti Jawa Barat, menuju Jawa Timur. Padahal, kinerja buruh dinilai masih tak sepadan dengan besaran upah.

"Kalau kita tidak mampu menjaga iklim ketenagakerjaan, akhirnya bukan hanya pindah provinsi," kata Mahendra.

BKPM bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Perindustrian sedang menyusun sistem upah berbasis kinerja. Sistem pengupahan ini tidak bertujuan mengganti Upah Minimum Provinsi (UMP).

Adapun sasarannya adalah  pekerja lebih dari satu tahun atau senior, dan bukan lajang. "Kami selalu sampaikan upah terkait produktivitas itu terkait upah yang sudah di atas minimum," ungkapnya.

Menurut Mahendra, minat investasi bisa turun jika pemerintah hanya menjadikan UMP sebagai penentu upah buruh di Indonesia. Pasalnya, besaran UMP terus meningkat setiap tahun, sementara imbal balik yang diterima pengusaha belum jelas.

Sebagai gambaran, saat ini, sudah ada 9 dari 34 provinsi yang upah buruhnya sudah berada di atas Kriteria Hidup Layak (KHL) pemerintah.

"Mestinya kenaikan upah diberikan sesuai produktivitas. Apabila kita terus belum melakukan itu, maka angka serapan kerja belum bisa kita perbaiki," ungkapnya.

BKPM mencatat, investasi asing hanya mampu menyerap 268.553 tenaga kerja sepanjang triwulan II-2014. Menurun ketimbang periode sama tahun lalu yang sebesar 386.566 pekerja.