Merdeka.com - Bank Indonesia menilai kondisi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian menjadi alasan bank sentral tidak hanya menelurkan beberapa instrumen moneter, tetapi juga merelaksasi aturan yang telah berlaku sebelumnya.

Salah satu instrumen anyar yang dikeluarkan BI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) di mana lelang perdana yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 lalu berhasil menyerap likuiditas sebanyak Rp 4,98 triliun atau 1,99 kali dari target yang ditetapkan BI di awal.

Instrumen ini tidak diperbolehkan untuk dimiliki oleh asing dan Bank Indonesia juga akan memperhitungkan SDBI sebagai komponen Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dari perbankan.

"SDBI peminatnya besar, tapi kalau berapa (target likuiditas yang diserap) itu selalu berubah, jadi memang benar-benar untuk pengelolaan likuiditas," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah di Gedung Bank Indonesia, Rabu (11/9).

Sementara aturan yang direlaksasi BI salah satunya adalah jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang semula enam bulan menjadi satu bulan, dengan harapan investasi asing bisa tetap masuk ke Indonesia kendati kondisi perekonomian global masih menghadapi turbulensi.

"Sebenarnya ada indikasi, para investor (asing) tahu ada relaksasi holding period itu mereka sudah siap masuk ke SBI," ungkap Difi.

Oleh sebab itu, BI tidak hanya merelaksasi jangka waktunya melainkan juga meningkatkan frekuensi lelang SBI dari semula hanya satu kali dalam sebulan, menjadi dua kali dalam sebulan.

Difi menambahkan bahwa pada 2010, BI menetapkan jangka waktu SBI adalah enam bulan dengan melihat kondisi derasnya arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke Indonesia dan memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap USD.

"Kita tidak mau kehilangan kendali, yang likuiditas itu kita kandangain di lokal tidak boleh diperdagangkan. Banyak yang masuk ke perbankan dan BI, kalau tidak kita kandangin akan inflasi. Kita kandangin selama 6 bulan gak bisa diapa-apain. Sekarang beda, ada tekanan Rupiah, sehingga aturan diperlonggar," tutup Difi.