Merdeka.com - Pemerintah menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen tak signifikan membantu penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat meninjau pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Pusat BKPM, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/2).

JK mengatakan, tahun lalu saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen dinilai tidak bisa menyerap lapangan pekerjaan lebih banyak. Oleh sebab itu, pemerintah manargetkan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka 7 persen agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Selain itu, angka 7 persen juga dinilai bakal menjadikan perekonomian Indonesia lebih stabil. "Tahun lalu kita tumbuh 5,1 persen. GDP kita tumbuh 5,1 persen, dengan itu kita belum bisa menambah lapangan kerja," ujar JK.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hanya bisa menciptakan 300.000 lapangan pekerjaan. Jumlah tersebut tidak cukup untuk menampung sebanyak 250 juta penduduk Indonesia dengan kebutuhan 2 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahun.

"Jadi karena itu, kita harus tumbuh 6-7 persen baru ekonomi Indonesia besar," imbuh JK.

Peningkatan investasi, lanjut JK, akan menjadi faktor pendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 7 persen. Salah satu upaya pemerintah meningkatan nilai investasi adalah melalui pembangunan infrastruktur.

"Kemudian industri yang dilakukan swasta seperti manufacturing, dan ini diladeni oleh anda semua. Pajak ada, dan tentu perbaikan ekonomi secara struktural," ucap JK.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Tony Prasetyantono, menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,7 persen tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, pemerintah sangat tinggi menggenjot pajak.

"Prediksi perekonomian tahun ini hanya tumbuh 5,5 persen," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (16/2).