Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat. Rapat tersebut membicarakan penguatan institusi perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penguatan Ditjen Pajak tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin menaikkan target pajak sebesar Rp 600 triliun pada tahun depan. Untuk itu, Ditjen Pajak bakal diberikan fleksibilitas dalam mengelola institusi perpajakan.

"Intinya, tetap di bawah Kemenkeu, tapi fungsinya sebagai eselon I yang diperkuat. Jadi ada beberapa treatment khusus yang berbeda dengan hampir semua eselon I lainnya," ujar dia usai rakor di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/12).

Namun, kata dia, Peraturan Presiden terkait institusi pajak sendiri pun belum disetujui hingga saat ini. Untuk itu, Bambang menegaskan Kemenkeu bakal membahas lebih lanjut penguatan institusi Ditjen Pajak dengan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kalau rekrut tetap kita tetap ikut di KemenPAN, cuma mungkin ada kekhususan tadi," kata dia.

Mantan kepala BKF ini menargetkan Perpres perpajakan tersebut akan selesai pada Januari mendatang. Nantinya, Ditjen Pajak hanya berkoordinasi dengan KemenPAN-RB mengenai masalah perekrutan pegawai dan pemberhentian pegawai.

"Ditargetkan Januari Perpres bisa dikeluarkan. Pajak tugasnya hanya mungut saja, tax policy ada di BKF," pungkas dia.