Merdeka.com - Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng mengusulkan sosok ideal buat menggantikan Karen Agustiawan yang per 1 September 2014, mundur dari posisi direktur utama PT Pertamina, adalah tokoh dengan rekam jejak kredibel.

Dia mengatakan idealnya, pengganti Karen adalah sosok yang lama berkecimpung di bisnis minyak dan gas. Tapi, karena dirut lebih banyak mengurusi pengembangan perusahaan jangka menengah dan panjang, maka tidak harus orang dari Pertamina.

"Saya menyatakan di BUMN sendiri punya berapa yang sudah berkelas dunia, jadi tidak harus yang berada di Pertamina sekarang, jadi itu tidak salah," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/8), tanpa menyebut nama Bos BUMN yang dianggapnya pantas menggantikan Karen.

Selain itu, Pertamina kini membutuhkan bantuan Sumber Daya Manusia dari perusahaan internasional untuk ekspansi ke luar negeri. Pemerintah tak perlu alergi mempekerjakan orang asing sebagai direksi BUMN migas itu. Koneksi dan visi buat memimpin perusahaan setaraf Pertamina harus kelas internasional. Sosok seperti itu menurut Tanri sudah ada di beberapa BUMN non-migas yang sukses.

Dia menegaskan walaupun memperkerjakan direksi orang asing, sosok direktur utamanya, harus tetap warga negara Indonesia. "Rekrut saja orang asing itu untuk bantu memperkuat timnya. Daripada asing kuasai kita, pekerjakan saja orang asing itu, yang penting yang memimpin Indonesia, jangan seluruhnya asing," kata mantan dirut Bakrie Group ini.

Pemerintahpun wajib mulai serius untuk melepas Pertamina dari kepentingan politik. Siapapun dirutnya, kata dia, kalau masih ada intervensi atas kebijakan BUMN migas tersebut, maka kapasitas perusahaan sulit bersaing dengan swasta asing.

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan misalnya memberi kejelasan apakah aset BUMM milik negara atau aset terpisah. Ini perlu agar BUMN yang hendak go international tidak direcoki masalah hukum hanya karena ingin melebarkan sayap.

"Kuncinya sampai seberapa jauh pemerintah memberikan dukungan dan proteksi, sehingga kalau melakukan langkah untuk global itu benar-benar pertimbangan bisnis bukan pertimbangan politik," kata Tanri.