Merdeka.com - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa tembus hingga Rp 600 triliun tahun ini jika tidak dilakukan penyesuaian harga. Artinya, 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya digunakan untuk membayar subsidi.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menilai anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi BBM tidak sebanyak itu. Tanpa pengendalian BBM bersubsidi, pemerintah hanya perlu menambah anggaran sebesar Rp 41,23 triliun (dengan asumsi harga ICP USD 100 per barel).

"Tambahan anggaran subsidi sebenarnya berkisar Rp 41,23 triliun," kata Tauhid saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (14/8).

Tauhid memaparkan sampai Juni 2022, BBM jenis solar bersubsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 8,3 juta kilo liter (kl). Sedangkan kuota yang dianggarkan pemerintah sebanyak 14,9 juta. Jika konsumsi solar bersubsidi tidak dibatasi, maka kemungkinan volumenya bisa jebol sampai 17,3 juta kl. Sehingga pemerintah akan menambahkan anggaran setidaknya untuk 2,4 juta kl.

"Apabila harga keekonomian solar sebesar Rp 12.119 per liter maka dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 16,7 triliun," kata Tauhid.

Pola hitungan yang sama juga berlaku untuk BBM jenis Pertalite. Per Juni 2022, yang sudah tersalurkan sebanyak 14,2 juta kl dari kuota subsidi yang disiapkan 23 juta kl. Jika penggunaan BBM Pertalite tidak dibatasi, sampai akhir tahun kebutuhannya mencapai 28 juta kl."Dengan demikian dibutuhkan tambahan sekitar 5 juta kl," imbuhnya.

Saat ini, nilai keekonomian Pertalite di tingkat global telah mencapai Rp 12.556 per liter. Sementara di dalam negeri tetap dijual Rp 7.650. Maka, pemerintah butuh tambahan subsidi untuk sebesar Rp 24,53 triliun.

"Maka tambahan anggaran (subsidi Pertalite) sebesar Rp 24,53 triliun," katanya.

Sehingga, total yang dibutuhkan untuk tambahan subsidi sekitar Rp 41,23 triliun. Catatannya, tambahan anggaran tersebut jika harga minyak dunia (ICP) diasumsikan USD 100 per barel.