Merdeka.com - Asian Development Bank (ADB) kembali memberikan pinjaman USD 10 miliar atau setara Rp 135 triliun hingga lima tahun ke depan, guna memberi dukungan untuk prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial. Pengambilan utang tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat Indonesia masih mengalami defisit sebesar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 3 persen. Sehingga utang luar negeri menjadi salah satu solusi untuk menutupi hal tersebut.

"Sekarang Indonesia mengalami defisit, tetapi pengeluaran tetap lebih besar dari penerimaan. Nah solusinya itu dari pasar, obligasi, atau utang luar negeri," ujar Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa saat dihubungi merdeka.com, Minggu (14/2).

Dia menambahkan, pengambilan utang dari Asia Development Bank (ADB) lebih baik dari pengambilan utang dari bank luar negeri lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pemegang saham terbesar keenam di ADB, yakni sebesar 5,4 persen.

"Ini harus dilihat dari sisi bunga. Kalau utang luar negeri misal lnta dalam bentuk dolar bunganya lebih tinggi mungkin sekitar 9 persen. Kalau di ADB bisa saja dibawah 2 persen," kata dia.

Selain itu, Purbaya menilai Indonesia masih memerlukan suntikan dana untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, pinjaman luar negeri tidak akan jadi masalah besar jika digunakan untuk pembangunan yang lebih produktif.

"Selama utang dipakai untuk pembangunan yang lebih produktif tidak masalah, adalkan jangan dipakai untuk hal yang konsumtif," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao mengatakan pihaknya selalu mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dengan memperbesar alokasi dana pinjaman untuk Indonesia.

"Tahun lalu sebesar USD 1,7 miliar. Tahun sebelumnya, jangka waktu 5 tahun, sebesar USD 700 juta. Kami berkomitmen USD 10 miliar dalam 5 tahun kedepan, ada peningkatan. Dan kami ingin mendukung upaya Indonesia dalam hal pengembangan investasi infrastruktur dan reformasi birokrasi," kata Nakao di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/2).

Pinjaman tersebut difokuskan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir. Untuk itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.