Merdeka.com - Pemerintah mengaku tak bisa memutuskan apakah perusahaan tambang raksasa seperti PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia dapat keistimewaan soal aturan ekspor tahun depan. Karena berkaitan dengan amanat undang-undang, maka pembahasannya harus dengan DPR.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pihaknya tak boleh memutuskan sepihak soal membolehkan dua perusahaan Amerika Serikat itu mengekspor konsentrat tembaga dan emas yang belum 100 persen diolah.

"(Kelonggaran buat Freeport dan Newmont) belum diputuskan, karena ini menyangkut UU minerba, tidak bisa kami saja yang melakukannya, harus konsultasi dengan DPR," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/11).

Jero menyatakan bakal secepatnya mengagendakan pertemuan dengan Komisi VII DPR soal permintaan Freeport dan Newmont.

Seperti diketahui, Freeport dan Newmont sama-sama minta diizinkan mengekspor bahan tambang yang belum 100 persen diolah, atau mereka sebut konsentrat. Alasannya, mereka sudah mematuhi UU Minerba dengan serius berencana membangun instalasi pemurnian (smelter).

Ganjalan Freeport adalah UU Mineral dan Bahan Tambang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam beleid itu, tahun depan 100 persen produksi perusahaan tambang, wajib diolah di dalam negeri. Sementara Freeport Indonesia baru bisa mengolah 30-40 persen di perusahaan patungan mereka bersama Mitsubishi, yakni PT Smelting, yang berlokasi di Gresik.

"Setelah beres dengan DPR, baru kita umumkan," kata Jero.

Senada dengan Jero Wacik, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, bagi pemerintah, Freeport dan Newmont sudah menunjukkan niat baik membangun smelter. Namun, soal pemberian izin khusus, itu soal lain.

"Kalau Newmont, Freeport, baru 30 persen (progres smelter), ini yang perlu diatur, walau UU tidak mengatur, tapi kan mereka sudah ada rencana," cetusnya.