Merdeka.com - Koordinator Kelompok Pengelolaan Pelaporan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Susi Retno Candrakirana menyampaikan, pembawaan uang tunai ke luar negeri maupun masuk ke Indonesia lebih dari Rp 100 juta wajib lapor ke Bea Cukai. Jika tidak lapor maka akan dikenakan sanksi.

Apabila seseorang terbukti melanggar aturan pembawaan uang tunai dari dan ke luar daerah pabean Indonesia, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sebesar 10 persen dari jumlah nominal uang yang dibawa, atau maksimum Rp 300 juta.

"Jika melanggar itu di UU nomor 8 Tahun 2010 pasal 35 ada dua macam pelanggarannya. Pertama, apabila seseorang tidak memberitahukan membawa uang ekuivalen lebih dari Rp 100 juta tapi tidak mendeklarasikan akan dikenakan sanksi administratif sebesar 10 persen dari uang yang dibawa atau maksimum Rp 300 juta," kata Susi dalam Livestreaming 'Jadi Tahu' Liputan6.com dan PPATK, Rabu (23/11).

Jenis pelanggaran kedua, apabila seseorang itu membawa uang tunai lebih Rp 100 juta namun sudah mendeklarasikan ke Bea Cukai tapi tidak mencantumkan jumlah yang sebenarnya, maka juga dikenakan sanksi 10 persen dari jumlah uang yang dibawa.

"Contoh ekuivalen Rp 300 juta tapi yang dicantumkan hanya Rp 150 juta, itu kena sanksi juga sebesar 10 persen," tambahnya.

Susi mengungkapkan faktanya banyak orang yang melakukan pelanggaran. Namun dia tidak menyebutkan data rincinya, tapi yang pasti PPATK mengajak agar masyarakat berperan aktif wajib menaati aturan ini.

"Faktanya banyak pembawaan uang tunai ke daerah pabeanan ini dilanggar. Contoh, Bea Cukai yang menjaga di Bandara sering menemukan orang-orang yang dengan sengaja uang yang dibawa, dari tas yang diselip-selipin," ujarnya.

Kecuali bagi pebisnis diperbolehkan membawa uang tunai dari dan ke luar daerah pabean Indonesia lebih dari Rp 100 juta. Namun, harus memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia.

"Terkait pembawaan uang tunai kalau bisnis itu Bank Indonesia yang mengatur, bahwa diperkenankan sebagai Badan Usaha membawa uang kertas asing ke dalam maupun ke luar daerah pabean Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia yang terkini nomor 20 tahun 2018," ujarnya.

"Karena keperluan bisnis boleh membawa uang, tapi harus dengan syarat tertentu yakni badan yang berizin itu bisa Bank tapi harus bank devisa, kemudian bisa juga money changer. Tapi money changer pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, bank Indonesia sudah mengatur itu," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com