Tak ikut kompetisi pelayanan publik, PNS terancam dipecat
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menggelar kompetisi pelayanan publik. Di ajang ini, seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyertakan satu terobosan pelayanan publik.
"Kalau tidak ada, sanksinya bisa diberhentikan dengan hormat atau non-job," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Mirawati Sudjono saat konferensi pers, Jakarta, Rabu (25/3).
Dia menjelaskan, kompetisi itu untuk mendorong peningkatan pelayanan instansi pemerintah. Dengan begitu, citra pelayan publik di mata masyarakat bisa membaik.
"Selama ini kan pegawai negeri sipil dan instansi pemerintah dianggap jelek. Tapi apa benar birokrat jelek semua? Kan tidak, buktinya pemerintah daerah dan pusat banyak yang sudah mengajukan inovasi ini."
Pada tahap awal kompetisi, digelar pada 1 Desember 2014-15 Februari 2015, kementerian telah mendapati 1.189 inovasi pelayanan publik. Itu meningkat 130 persen ketimbang tahun lalu, hanya 515 inovasi.
Tim pansel independen bakal mengerucutkan 1.189 inovasi menjadi 99 inovasi. Setelah itu, bakal dipilih sembilan inovasi terbaik.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Baca SelengkapnyaPELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPara atasan diperbolehkan memberikan izin cuti ke PNS, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta masing-masing instansi untuk melakukan rincian formasi.
Baca SelengkapnyaKasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya