Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa masih kesulitan untuk menelisik potensi kerugian negara dari sektor tambang. Pasalnya, lembaga superbody itu belum dipasok data-data pertambangan oleh Kementerian ESDM.

"Beginikah pemerintahan kita? Padahal mereka yang punya data digaji oleh rakyat," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam acara risk and Governance Summit 2013, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia mencontohkan, Kementerian ESDM belum mau memberikan data usaha batu bara. Sementara, banyak informasi mengenai bisnis batu bara yang saling bertentangan.

Semisal, Indonesia disebut hanya memproduksi 2,63 batu bara dunia. Namun, faktanya, Indonesia menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia .

"Bisa dilihat bagaimana situasi ini kesannya kita begitu hebat. Atas prestasi tersebut, presiden SBY sempat diapresiasi oleh China, tetapi kaget karena dia tidak memiliki data," katanya.

Dari sisi penerimaan negara, Ditjen Pajak mengaku hanya bisa menagih kepada 3 ribu pengusaha batu bara. Sementara, pemerintah sudah memberikan 11 ribu izin pengusahaan batu bara.

"Ditjen pajak hanya punya data 3 ribu pengusaha batu bara. Jadi potensi yang begitu besar hilang. Apakah memang seperti ini kondisi negeri ini?"

Adnan menyebut, sudah ada sekitar 370 orang yang telah divonis KPK. Terdiri dari 72 anggota parlemen, 8 menteri, 31 gubernur, 8 bupati. Kemudian 4 komisioner, dan 3 warga negara asing; 2 Malaysia dan 1 Jepang.

Saat ini, KPK sedang memeriksa kasus suap proyek PLTU Tarakan, Kalimantan Timur. Perusahaan asal AS Aston selaku pemberi suap dikenakan hukuman. Namun, KPK belum bisa mendapatkan sejumlah uang suap yang diberikan ke anggota DPR Emir Moeis.