Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, penyerapan anggaran di 2022 mencapai Rp54,49 triliun, atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Sementara dari realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan.

Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian mengatakan, serapan anggaran ini lebih rendah dari capaian di tahun 2021 dengan realisasi keuangan Rp 63,62 triliun atau 95,86 persen. Serta realisasi fisik sebesar 96,50 persen.

Awalnya, anggaran yang didapat Ditjen Bina Marga pada 2022 adalah sebesar Rp 39,7 triliun. Namun, ada penambahan sekitar Rp 18,44 triliun untuk sejumlah acara.

Mulai dari helatan Presidensi G20, luncuran SBSN, luncuran dan percepatan PHLN, penanganan bencana Gunung Semeru dan dukungan IKN Nusantara. Akhirnya, total pagu anggaran yang diterima Ditjen Bina Marga adalah Rp 58,14 triliun.

Dia menjelaskan, anggaran ini disalurkan untuk membangun sejumlah jalan hingga jembatan. Di antaranya, pembangunan jalan tol di 2022 sepanjang 141 kilometer, jalan baru sepanjang 468 kilometer, jembatan dengan total panjang 20.759 meter, serta fly over dan underpass total sepanjang 1.128 meter.

"Total pembangunan jalan tol tahun 2020-2022 sepanjang 511,11 km. Ditargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 509,01 km pada tahun 2023 dan 385,5 km pada tahun 2024. Ini mayoritas dibiayai oleh investasi. Sehingga total jalan tol yang terbangun dari 2020-2024 sepanjang 1.405,5 km," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1).

Sementara itu, dengan serapan anggaran Rp 54,49 triliun, berarti ada sekitar Rp 3,66 triliun yang gagal terserap atau 7,29 persen.

"Ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," terangnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com