Tak beli kapal impor, anggaran bisa hemat Rp 15 triliun per tahun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi menghentikan pembelian kapal impor dan mengutamakan pembelian kapal hasil produksi dalam negeri. Kemarin, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana Negara dengan agenda utama pembahasan galangan kapal.
Menteri Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan pengembangan industri galangan kapal nasional berimplikasi pada penghematan uang negara. Dengan menghentikan pembelian kapal impor, uang negara yang bisa dihemat cukup signifikan.
"Urgensi pengembangan industri galangan atau shipyard juga agar kita bisa menghemat USD 1,25 miliar atau Rp 15 triliun per tahun dibanding jika mengimpor kapal selama ini. Berarti ini sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan dari pembelian kapal impor," ujar Saleh melalui siaran persnya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Selasa (30/6).
Politisi Partai Hanura ini juga meyakini, beragam sektor ikut terdongkrak dengan kewajiban pembelian kapal di dalam negeri. Semisal sektor perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi, dan industri komponen.
"Ini juga bisa mendorong kemandirian industri galangan kapal nasional," ucapnya.
Selain itu, Menteri Saleh Husin mengklaim industri baja siap mendukung bahan baku pengembangan industri galangan kapal.
"Produk baja dari PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco telah mumpuni mendukung industri ini. Intinya kita siap, apalagi sudah didukung dan diperintahkan Presiden," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag
Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaTak Sembarangan Dilakukan, Begini Proses Pembuangan Sampah dari Atas Kapal Sampai Bayar Jutaan Rupiah
Ternyata begini cara membuang sisa sampah yang berada di kapal. Harus bayar jutaan rupiah dan tidak sembarangan.
Baca SelengkapnyaKetahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Lagi Sewa Kapal, Ini Alasan Kemenhub Pilih Siapkan Rp15,3 Miliar untuk Subsidi Tiket Gratis
Subsidi tiket gratis lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya.
Baca SelengkapnyaUsai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaQ&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaKapal Pembawa Kotak Suara Pemilu di Mentawai Kecelakaan Dihantam Ombak, KPU Tidak akan Gelar Pemilihan Suara Ulang
Kejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca Selengkapnya