Merdeka.com - Kementerian Keuangan bersiap melobi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas beberapa Rancangan Undang-Undang bidang perekonomian yang lama mandeg. Salah satu yang dirasa penting adalah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dalam calon beleid itu, diatur mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) supaya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan cara memberi disinsentif kepala daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Rabu (9/3), selepas memberikan hak suara di dekat kediamannya. Dari pantauan bendahara negara, hukuman buat daerah yang tak kunjung melaporkan APBD biasanya berupa penundaan pencairan DAU.

Masalahnya, banyak bupati dan wali kota ternyata santai-santai saja ketika DAU wilayahnya ditahan Kemenkeu. "Elitnya tidak merasa apa-apa, tapi yang sengsara rakyatnya, karena beberapa program tidak bisa berjalan," ujarnya.

Ke depan, supaya pemda lebih tertib anggaran, bagi yang tak kunjung merampungkan APBD transfer yang ditunda bukanlah DAU dan kebutuhan operasional rutin, tapi justru gaji dan tunjangan sang kepala daerah. Chatib berharap disinsentif itu bisa memacu pemda bekerja lebih giat dalam mengelola dan melaporkan penggunaan uang negara.

"Makanya nanti dicoba diubah, kalau nanti disetujui DPR, bukan DAU di-hold, tapi income pimpinan daerahnya. Itu ya termasuk gajinya, tunjangan. Supaya dia bergerak kalau ada program yang tidak jalan," kata menkeu.

Tahun ini, empat provinsi yang sempat ditunda pencairan anggarannya adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Semuanya mengaku terhambat melaporkan anggarannya karena ada friksi dengan DPRD setempat.

Menkeu optimis, kebijakan yang cukup radikal ini bisa disetujui DPR. Alasannya, penundaan pencairan gaji bupati/wali kota dapat mendorong peningkatan belanja daerah. "Kalau disinsentif seperti itu saya yakin lebih efisien," tandasnya.