Merdeka.com - Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjamin, pengusaha bakal mematuhi aturan dana pungutan untuk pengembangan ekspor produk sawit atau CPO Supporting Fund (CSF). Dana pungutan merupakan kewajiban bagi pengusaha sawit.

Jika pengusaha tidak memberikan dana tersebut, pemerintah tidak akan memberi restu untuk melakukan ekspor. Untuk penerapannya, pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan.

"Apabila ada perusahaan sawit yang tidak mengikuti ketentuan ini, maka Kemendag berhak untuk melarang ekspor. Jadi bentuknya adalah sanksi administrasi dalam bentuk larangan ekspor," kata Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit, Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (15/6).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, kewajiban dana pungutan untuk ekspor CPO diyakini bakal memperbaiki defisit neraca berjalan atau current account defisit (CAD) dalam negeri. "Jadi sekarang semua sudah ada dasar hukumnya," kata Bambang.

Menkeu berjanji segera menerbitkan aturan teknisnya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan untuk tarif pungutannya.