Merdeka.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingkari janjinya sendiri untuk mengakomodir program pemerintahan baru yang bakal dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Pemerintah memutuskan menutup pintu rapat-rapat untuk mengakomodir program Jokowi masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Padahal sepekan lalu anak buah SBY berjanji mengakomodir program presiden terpilih.

Kini pemerintah mempersilakan pemerintahan Jokowi untuk berjuang mendapatkan dana program saat pembahasan APBN perubahan. "Secara undang-undang tidak bisa pemerintah sekarang mewakili pemerintah mendatang masuk membahas APBN," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (9/9).

CT, panggilan akrabnya, mempersilakan fraksi pendukung pemerintahan Jokowi di DPR saat ini untuk memberi masukan agar memperjuangkan program Susilo Bambang Yudhoyono yang sejalan dengan milik Jokowi agar gol dalam pembahasan APBN 2015.

"Kalau masih kurang, APBN 2015 kan bisa dilakukan perubahan nanti," tuturnya.

Terkait kapan pembahasan APBN perubahan nanti, lanjutnya, juga tergantung izin dari pihak DPR. "Bagusnya kan secepatnya, sebelum akhir tahun sudah ada APBN-P. Tapi DPR mau atau tidak kan terserah mereka," jelasnya.

Sebelumnya, beberapa hari lalu Menko juga menegaskan tidak tersedianya ruang negosiasi bagi program Jokowi dimasukkan oleh pemerintahan saat ini dalam pembahasan RAPBN. Semua kebijakan yang hendak dilakukan 2015 diserahkan kepada kubu Jokowi-JK.

Menurut CT, ini sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 4, bahwa pemerintahan baru tak memiliki kuasa bidang eksekutif apapun sebelum dilantik.

"Arahan presiden kita membantu tim transisi. Tapi masalah kebijakan sampai 20 Oktober 2014 tetap menjadi tugas kabinet Indonesia bersatu jilid dua. Jadi kalau pak Joko Widodo dan Jusuf Kalla punya kebijakan, tentu sebaiknya dilakukan setelah dilantik," katanya.

Sikap ini berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Sebelumnya Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan program-program presiden terpilih bisa diakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. "Tentunya kami sangat terbuka dengan masukan-masukan yang disampaikan bapak-ibu (dewan)," katanya dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin (1/9).

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana. Dia menegaskan, RAPBN 2015 adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. Pemerintah saat ini siap mengakomodir keinginan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami sudah petakan, kami sudah sandingkan. Ada beberapa yang langsung terakomodasi, ada yang perlu penyesuaian," katanya.

Dia menegaskan beberapa program seperti untuk kesehatan, pendidikan dan program lainnya, yang diinginkan oleh pemerintahan mendatang, bisa dibahas dalam panja. "Bappenas telah menyiapkan semacam pemetaan atau persandingan apa yang sudah tertera di RAPBN 2015, dengan yang diinginkan pemerintah terpilih," katanya.