Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak ada transaksi tak jelas di audit Petral, hanya kebocoran data

Tak ada transaksi tak jelas di audit Petral, hanya kebocoran data Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto menyebut tidak ada ditemukan transaksi tak jelas dari hasil audit Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Dalam laporan ini tidak disebutkan ada sejumlah nilai yang merupakan transaksi tidak jelas, itu tidak disebutkan," ujar Dwi di kantornya, Jakarta, Senin (9/11).

Namun demikian, dari hasil audit ini ditemukan adanya kebocoran informasi di email maupun chatting. Data ini dicurigai merupakan informasi soal patokan harga impor minyak.

"Meliputi inefisiensi rantai suplai yang meningkatkan risiko mahalnya harga crude dan produk. Soal kebocoran informasi di dalam beberapa pelacakan terhadap e-mail maupun chatting yang ada, ditengarai adanya informasi soal patokan harga, volume dan lain-lain yang bocor," jelas

Dwi menjelaskan, audit yang dilakukan mengacu kegiatan Petral sejak 2012 hingga 2015, di mana ditemukan anomali pada pengadaan di Petral yang menyebabkan harga BBM melambung.

"Ada tiga aspek yang dilaporkan dalam hasil audit. Kebijakan Petral dalam pengadaan, kebocoran informasi rahasia dan pengaruh (intervensi) pihak luar dalam proses bisnis di Pertamina Energi Service (anak usaha Petral," tutupnya singkat.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan

PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Baca Selengkapnya
Pencairan THR Lebaran Bermasalah, Segera Lapor ke Nomor Ini

Pencairan THR Lebaran Bermasalah, Segera Lapor ke Nomor Ini

Posko pengaduan THR dapat diakses oleh pekerja maupun buruh di hari kerja.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya

Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya

Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya