Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI asal Fraksi PDI-Perjuangan, Mufti Anam mempertanyakan keberpihakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung perhelatan balapan mobil listrik Formula E di Jakarta pada 4 Juni lalu. Mengingat, absennya perusahaan pelat merah untuk memberikan sponsorship dalam event bergengsi tersebut.

Padahal, lanjut Mufti, Presiden Jokowi ikut mengawal proses pembangunan sirkuit. Bahkan, turut menyaksikan secara langsung ajang balapan Formula E bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta sejumlah menteri.

"Kalau Pak Jokowi datang, kita sebagai pembantu Presiden harusnya paham, bahwa tujuan Presiden ke sana memberikan sinyal kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar Formula E ini menjadi sukses. Goalnya menjadi kebanggaan bangsa kita," kata Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (7/6).

Lebih lanjut, absennya dukungan perusahaan BUMN dalam sponsorship juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di mana, terdapat kelompok masyarakat yang menganggap ajang Formula E bukan merupakan panggung Menteri Erick Thohir untuk unjuk gigi dalam menarik perhatian publik.

"Ini kan pak Menteri, banyak orang mengatakan, oh tentu enggak dibantu) karena (Formula E) bukan panggungnya Pak Menteri," tekannya.

Dia pun berharap, Kementerian BUMN dapat bersikap lebih adil dengan memberikan dukungan sponsorship berbagai agenda internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa. Salah satunya ajang Formula E. "Harapan kami, Pak Menteri (Erick Thohir) sebagai pembantu Presiden. Bisa lebih bijak lagi dalam urusan ini soal kepentingan bangsa dan negara," tutup Mufti.

BUMN Sebut Panitia Terlalu Mepet Berikan Proposal

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara soal alasan tidak adanya perusahaan plat merah pemerintah yang menjadi sponsor pada ajang balapan mobil listrik Formula E, Jakarta.

Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, alasan perusahaan dari BUMN tidak menjadi sponsor karena waktu pengajuan proposal yang terbilang terlalu 'mepet', dengan waktu pengkajian.

"Proses pengkajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan. Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya," katanya dalam keterangannya, Jumat (3/6).

Namun, Kementerian BUMN menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari Panitia Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum even itu diselenggarakan. Apabila dihitung dengan gelaran Jakarta E-Prix 2022 yang berlangsung pada 4 Juni 2022 di Jakarta.

Dengan demikian, kata Arya, pihaknya perlu ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat.

"Kementerian BUMN pada prinsipnya mendukung semua inisiatif untuk memajukan pembangunan bangsa dan termasuk berbagai program industri pariwisata nasional, seperti even di MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, berapa waktu lalu," katanya.