Merdeka.com - Pemerintah mematok penerimaan negara Rp 1.765,6 triliun dalam rancangan APBN Perubahan 2015. Itu turun 1,5 persen ketimbang target penerimaan sebesar Rp 1.793,6 triliun dalam APBN 2015 yang disusun pemerintahan sebelumnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menguraikan, Pajak Penghasilan (PPh) migas dipatok sebesar Rp 50,9 triliun. Sedangkan pajak nonmigas Rp 1.244,7 triliun.

Pajak nonmigas terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp 629,8 triliun. Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 576,5 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 26,7 triliun. Lalu, Pajak lain-lain sebesar Rp 11,7 triliun.

Untuk kepabeanan dan cukai, pemerintah menargetkan Rp 188,9 triliun. Itu meliputi bea masuk Rp 35,2 triliun, bea keluar Rp 12,1 triliun dan cukai Rp 141,7 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 281,1 triliun.

"Jadi, untuk total semuanya mencapai Rp 1.765,6 triliun hingga saat ini," ucap Bambang, di DPR-RI, Senin (19/1).

Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (tax ratio) tahun ini ditetapkan 13,57 persen. Naik ketimbang tahun lalu sebesar 12 persen.

Penyebabnya, ada perbedaan perhitungan tax ratio.

"Bila sebelumnya itu hanya perpajakan, sekarang kita masukkan penerimaan migas dan pertambangan mineral," katanya. "Dengan definisi baru, maka tax ratio adalah sebesar 13,57 persen. Penerimaan sumber daya alam sebenarnya adalah pajak, cuma dalam bentuk lain. Komponennya sama, sehingga dimasukan dalam komponen tax ratio."