Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PAN, Lulung meminta kepada PT PLN (Persero) agar memberikan kompensasi biaya listrik untuk meringankan beban pelanggan yang tagihannya membengkak imbas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurutnya, meningkatnya konsumsi listrik karena masyarakat memang disuruh beraktivitas dari rumah. Misalnya saja ketika menggelar pertemuan virtual menggunakan Zoom, yang mana itu meningkatkan konsumsi listrik.

"Tentang work from home, tentang virtual Zoom pada masyarakat, toh masyarakat memang disuruh atau menjalankan perintah untuk melaksanakan PSBB. Oleh karenanya mohon dicatat pimpinan (Komisi VII) untuk setidaknya PLN memberikan keringanan dari kenaikan (tagihan) listrik yang dimaksud pada hari ini," kata Lulung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Rabu (17/6).

Anggota Komisi VII DPR lainnya dari fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends juga menyampaikan hal serupa. Dia menilai perlunya bantuan untuk meringankan beban pelanggan PLN yang tagihannya membengkak di masa PSBB, sementara banyak kegiatan yang beralih dilakukan dari rumah, seperti sekolah.

"Lonjakan akibat pandemi Covid-19 terjadi kenaikan penggunaan tarif listrik yang begitu besar karena semua bekerja dari rumah, semua bersekolah dari rumah. Jadi ini yang kita butuh kebijakan PLN berkaitan dengan lonjakan karena dampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Menurutnya banyak masyarakat yang mengeluh dan berharap ada kebijakan yang bisa meringankan tagihan listrik.

"Mestinya kan anggaran yang begitu besar dikeluarkan kepada BUMN yang terdampak pandemi langsung seperti pembahasan kita di badan anggaran, entah itu PLN, Pertamina dan lain-lain mestinya kan meng-cover penambahan (konsumsi listrik) akibat aktivitas karena harus tinggal di rumah sebagai kebijakan dampak dari pandemi corona," cecar Mercy.

Tak ada Kenaikan Tarif Listrik Sejak 2017

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini memastikan, tidak ada kenaikan tarif listrik selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menanggapi banyaknya keluhan warga yang mengaku tagihan listrik mereka membengkak saat PSBB.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, dia menjelaskan bahwa lonjakan kenaikan tarif listrik tidak disebabkan adanya kenaikan tarif listrik ataupun adanya subsidi silang.

"Sebagaimana telah diputuskan antara pemerintah dan DPR kenaikan tarif list adalah ranah dan kewenangan pemerintah dan PLN dalam posisi dalam posisi untuk menjalankan kebijakan tersebut," jelas Zulkifli, Rabu (17/6).

Pemerintah telah memutuskan sejak Januari 2017 bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan meskipun berdasarkan perhitungan operasional harga keekonomian produksi listrik tersebut sudah mengalami perubahan dalam 3,5 tahun terakhir.

Adapun perubahan yang dimaksudkan merupakan akibat dari adanya perubahan kurs terhadap dollar, harga BBM di pasar Indonesia, dan inflasi sepanjang waktu tersebut yang rata-rata per tahunnya berkisar 3 sampai 4 persen berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lonjakan tagihan tersebut, kata Zulkifli, karena mekanisme penagihan penggunaan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir akibat kebijakan PSBB. Selain itu, petugas juga tidak melakukan catat meter karena di beberapa tempat menutup total akses keluar masuk bagi yang bukan warga daerah mereka untuk menghindari penularan virus Covid-19.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com