Survei: 72 Persen Konsumen Sambut Positif Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru
Merdeka.com - Survei yang dilakukan Continuum Data Indonesia menunjukkan 72 persen konsumen menyambut positif kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0 Persen. Tercermin dari pencarian harga mobil di google pun meningkat setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut.
"72 persen konsumen menyambut positif terhadap kebijakan ini, buktinya sentimen positif lebih dari 50 persen," kata Big Data Expert, Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah dalam Diskusi Online INDEF bertajuk Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?, Jakarta, Minggu (21/2).
Hasil survei menunjukkan 63 persen responden menilai kebijakan ini membuat harga mobil baru jenis tertentu menjadi murah. Lalu 33 persen responden menilai mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan. Selain itu, 4 persen responden ini menilai kebijakan ini juga dianggap memberikan insentif kepada masyarakat menengah ke atas.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendapat penolakan dari masyarakat. Mayoritas responden menilai kebijakan ini beresiko terhadap pendapatan pajak. Kebijakan ini juga bisa menambah kemacetan dan beresiko pada kerusakan lingkungan berupa polusi. Tak sedikit juga mereka menilai kebijakan ini elitis dan diskriminasi.
"Buat yang kontra, 61 persen ini berpendapat kebijakan ini beresiko, 28 persen mempermasalahkan dampak terhadap lingkungannya dan 11 persen menganggap ini kebijakan elitis dan diskriminatif," tutur Omar.
Data Responden
Berdasarkan asal konsumen, respon positif tersebut berasal dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan lain-lain. Sedangkan sentimen negatif terhadap kebijakan berasal dari daerah-daerah non kota besar seperti Magelang, Kebumen, Cilacap dan lain-lain.
"Konsumen di kota-kota besar lebih menyambut positif dibandingkan dengan konsumen kota-kota kecil," kata dia.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan sejak tanggal 28 Desember 2020-17 Februari 2021 dengan menggunakan 3 ribu percakapan di media sosial twitter. Pembicaraan terkait kebijakan pemerintah ini 85 persen berasal dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya , Solo dan Semarang.
Penggunaan media sosial dalam survei ini karena Twitter (media sosial) menjadi platform masyarakat terhadap suatu kebijakan terutama bagi kalangan menengah. Dalam survei ini dipastikan tidak menggunakan akun buzzer dan media siaran.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMemberatkan, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjualan Mobil Anjlok 8 Bulan Berturut-turut, Sri Mulyani Ungkap Kondisi Sebenarnya
Sri Mulyani memastikan indeks kepercayaan konsumen (IKK) per Februari 2024 masih relatif stabil yakni di level 123,1.
Baca SelengkapnyaPuluhan Orang Tertipu Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Miliaran Rupiah
Puluhan Orang Tertipu Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Miliaran Rupiah
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaBulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan
Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya