Surat Cinta Korban Jiwasraya untuk Sri Mulyani

Merdeka.com - Nasabah Jiwasraya geruduk kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk menagih pembayaran klaim yang harusnya mereka terima jauh-jauh hari.

Nasabah dari Forum Korban Jiwasraya tersebut datang pukul 09.00 WIB dan menunggu "sambutan" dari Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. Meski akhirnya tidak bisa bertemu langsung, para nasabah menyampaikan surat perihal pembayaran polis asuransi Jiwasraya.

"Sehubungan dengan gagal bayar pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah berlarut-larut semenjak Oktober 2018 hingga sekarang, maka kami korban investasi gorengan milik BUMN PT Jiwasraya, meminta agar dapat memperoleh kembali hak kami yaitu pembayaran polis kami sesegera mungkin," demikian bunyi surat tersebut, sebagaimana ditulis pada Kamis (6/2).

Dibacakan oleh salah satu nasabah, Puspita, ini lah isi surat permohonan kepada Sri Mulyani:

Sehubungan dengan gagal bayar pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah berlarut-larut semenjak Oktober 2018 hingga sekarang, maka kami korban investasi gorengan milik BUMN PT Jiwasraya, meminta agar dapat memperoleh kembali hak kami yaitu pembayaran polis kami sesegera mungkin.

Pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya sudah selayaknya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT Asuransi Jiwasraya. Akibat dana yang tersandera sejak 15 bulan yang lalu, ekonomi keluarga untuk kelancaran dana pendidikan, untuk biaya pengobatan dan untuk dana berusaha menjadi amburadul. Hal ini berimbas pula pada kehidupan kami para korban bancassurance yang telah mempercayakan dana yang kami kumpulkan bertahun-tahun di perusahaan asuransi pemerintah.

Kami mohon pengertian Ibu Sri Mulyani untuk sesegera mungkin menuntaskan masalah pembayaran pengembalian dana polis kami yang tertunggak sejak Oktober 2018.

Demikian permintaan kami dengan harapan agar dijadikan perhatian dengan seksama.

Salam hormat kami,

Forum Korban Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya

Ingin Uang Kembali

Salah satu nasabah, Machril menyatakan, keinginan para nasabah hanyalah kepastian pembayaran baik angsuran pokok maupun bunga. Dirinya mengaku tidak peduli apakah DPR akan membuat panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kita tidak terkait (dengan pansus atau panja), yang penting dananya balik. Kalau panja kan istilahnya domainnya parlemen, kita kan bukan di sana ketergantungannya," ujar Machril, Kamis (6/2).

Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membentuk panja dan pansus tersebut, namun dia meminta agar bisa fokus untuk mengembalikan dana nasabah. Dia juga mengingatkan agar kasus Jiwasraya jangan sampai berakhir seperti Century.

"Itu ya yang merugikan nasabahnya kalau dibikin macam panja dan pansus gitu. Yang jelas, kami sekarang saja kecewa karena Bu Sri Mulyani bilang akan panggil Bank Indonesia, OJK, LPS lalu bilang talangin, itu mana, kan asuransi itu setor dana. OJK kan secara rutin dapat dananya," imbuhnya.

Machril melanjutkan, sebenarnya bisa-bisa saja Jiwasraya membayar klaim dicicil sedikit-sedikit karena tidak mungkin kas perusahaan kosong melompong. "Itu mereka gaji karyawannya tanggal 1 kemarin dari mana, kan pasti kas enggak kering-kering amat. Malah saya dengar mereka masih punya Rp5 triliun," tandasnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com