Sukseskan gerakan non-tunai, bayar ongkos bajaj bisa pakai uang elektronik
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah menggalakkan pembayaran non tunai sebagai upaya penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Penerapan non tunai ini sudah dilakukan di berbagai transportasi, termasuk Transjakarta dan pembayaran tol.
Perusahaan-perusahaan swasta-pun melirik bisnis non-tunai di transportasi, salah satunya adalah aplikasi dompet elektronik Paypro. Paypro mulai menggarap pembayaran non-tunai di sektor transportasi. Bidikannya, para penumpang bajaj di Jakarta kini bisa menggunakan uang elektronik dari Paypro untuk membayar ongkosnya.
"Kami telah menjalin kerja sama dengan beberapa koperasi bajaj dengan total kurang lebih 800 bajaj dalam hal pembayaran dengan menggunakan aplikasi PayPro," ujar Chief Marketing Officer PayPro, Heidi Bokau dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/11).
Heidi menambahkan, pembayaran dengan menggunakan aplikasi PayPro ditargetkan akan bisa mulai digunakan pada akhir November, dan setiap Bajaj akan dilengkapi dengan QR Code agar para penumpangnya bisa melakukan pembayaran dengan PayPro.
Menurutnya, PayPro memilih kerja sama dengan bajaj dikarenakan saat ini penggunanya cukup banyak dan merupakan sarana yang tepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai transaksi non-tunai. Diharapkan ke depannya masyarakat Indonesia mulai bisa beralih dari transaksi tunai menjadi non-tunai.
"Ini merupakan salah satu dukungan kami terhadap Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 2014 lalu serta bentuk dukungan kami terhadap industri UMKM. Kami juga menargetkan agar ke depannya PayPro bisa digunakan untuk pembayaran angkutan umum lainnya," katanya.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruan Sinungan mengatakan, penerapan non-tunai di angkutan umum termasuk bajaj sangat positif untuk masyarakat. Sebab, masyarakat akan mulai terbiasa dengan menggunakan uang elektronik di angkutan umum.
"Kemajuan teknologi harus disikapi dan masyarakat harus biasa pakai uang elektronik seperti tol. Ini langkah bagus bisa dilakukan di bajaj. Ini suatu langkah positif yang harus dilakukan," kata Shafruan.
Sementara itu, Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo menambahkan, Bank Indonesia mendukung siapa saja yang ingin terjun di bisnis uang elektronik. Asalkan, penerapannya berguna untuk masyarakat.
"Kenapa tidak, sepanjang berizin resmi dan masyarakat aman, nyaman serta handal menggunakan uang elektronik, ya monggo," tambah Pungky.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waspada Penipuan QR Kode Palsu, Ini Cara Mudah Menghindarinya
Nasabah perlu memperhatikan informasi yang muncul saat scan barcode, mulai dari jumlah pembayaran hingga detail transaksi telah sesuai dengan yang sebenarnya.
Baca SelengkapnyaPembayaran Digital Favorit Pegawai Kantoran, Warung Jus Mang Ade Laris Manis Pakai QRIS BRI
Mang Ade menjadi salah satu pedagang kuliner yang menawarkan kemudahan pembayaran lewat QRIS.
Baca SelengkapnyaPrabayar adalah Pembayaran di Awal, Kenali Kelebihan dan Perbedaannya dengan Pasca Bayar
Pembayaran merupakan salah satu kegiatan yang selalu dilakukan dalam setiap kegiatan konsumsi. Dan prabayar adalah salah satu cara yang umum dilakukan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Garansi Bebas Pengembalian dari Shopee, Kini Jadi Mudah Kembalikan Barang Ketika Berubah Pikiran
Tingkatkan pengalaman belanja online, Shopee luncurkan inovasi Garansi Bebas Pengembalian.
Baca SelengkapnyaMemberatkan, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca Selengkapnya72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca SelengkapnyaPajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaWaspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca Selengkapnya