Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menjanjikan bakal memberikan suntikan dana sebesar Rp 48 triliun ke perusahaan-perusahaan BUMN. Dari total dana itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan dana Rp 5,6 triliun ke Bank Mandiri dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). PMN diberikan melalui penerbitan saham baru (right issue).

Rencana itu menjadi tanda tanya besar beberapa anggota komisi VI. Maklum saja, perusahaan perbankan pelat merah tersebut masuk kategori bank besar yang memiliki permodalan kuat.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dengan tambahan PMN sebesar Rp 5,6 triliun, maka total aset Bank Mandiri bakal mencapai Rp 1.516 triliun pada 2020 atau meningkat Rp 164 triliun.

Budi menilai, tambahan PMN berdampak positif terhadap kemampuan penyaluran kredit perusahaan. Jika PMN disetujui, kredit Bank Mandiri diproyeksikan bisa mencapai Rp 635 triliun. Atau ada tambahan rencana penyaluran kredit sebesar Rp 74 triliun dari target semula Rp 561 triliun.

"PMN akan memberikan ruang ekspansi kredit yang lebih besar hingga Rp 164 triliun pada 2020 di mana tambahan kredit tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1).

Laba perusahaan juga ditarget bisa mencapai sekitar Rp 21,2 triliun dengan NIM 6,16 persen dan CAR 16,63 persen. Namun, jika tidak dilakukan penambahan PMN, maka rasio kecukupan modal Bank Mandiri sekitar 16,22 persen pada 2019. Angka ini di bawah ketentuan BASEL III yang sebesar 17,50 persen.

"PMN akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit dan pemenuhan CAR requirement Basel III, serta mendukung aspirasi Bank Mandiri menjadi regional sejalan dengan implementasi MAE ASEAN," ungkapnya.

Tambahan PMN ini diyakini bakal mendongkrak laba setelah pajak Bank Mandiri pada 2020 menjadi Rp 51,7 triliun, dengan NIM sekitar 6,64 persen dan CAR 17,50 persen. Tanpa PMN, laba dapat dibukukan sebesar Rp 47,2 triliun dengan NIM 6,62 persen dan CAR 16,31 persen.