Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp3.041,7 triliun. Angka ini menurun dibandingkan nilai proyeksi belanja pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp3.169 triliun.

Sri Mulyani menyebut, penurunan nilai belanja pemerintah tersebut tak lepas dari menyusutnya anggaran subsidi BBM di tahun depan. Pada RAPBN tahun 2023, anggaran belanja subsidi energi direncanakan sebesar Rp210,6 triliun.

Padahal, anggaran subsidi energi pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun. Pembengkakan nilai subsidi ini didorong oleh kenaikan harga minyak mentah atau ICP dalam beberapa waktu terakhir dan tingginya permintaan penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar.

"(Penurunan belanja pemerintah) Ini sebetulnya lebih karena subsidi BBM diperkirakan tidak akan sebesar yang terjadi seperti tahun ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).

Bendahara Negara ini menerangkan, turunnya anggaran subsidi tersebut tak lepas dari merosotnya harga minyak dunia. Dalam RAPBN 2023, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok USD 90 per barel.

Selain penurunan harga ICP, penyusutan alokasi subsidi energi di tahun depan turut dipengaruhi oleh terjaganya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). Pemerintah memproyeksikan nilai Rupiah bertahan di bawah Rp15.000 per USD di tahun depan.

"Oleh karena itu levelnya terlihat menurun total anggaran belanja (2023)" tekannya.

Subsidi Membengkak di 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali menyinggung soal anggaran subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus membengkak hingga Rp502 triliun. Ini terjadi karena mahalnya harga energi dunia dan nilai tukar Rupiah yang melemah atau tidak seperti yang direncanakan pemerintah dalam APBN 2022.

Secara spesifik, nilai subsidi BBM mengalami pembengkakan dari Rp152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun di 2022. Berkaca pada kondisi tersebut, Presiden Jokowi menyebut tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menanggung beban subsidi energi bagi rakyatnya.

Mengingat, nilai anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah tersebut telah melebihi biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang diproyeksikan mencapai Rp466 triliun.

Kata Jokowi, saat ini Indonesia telah memberikan jumlah subsidi yang cukup besar di dunia dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?" tuturnya.