Strategi PLN Agar Seluruh Desa di Papua Terlistriki
Merdeka.com - PT PLN menargetkan sebanyak 899 desa di Papua dan Papua Barat akan diterangi, dengan jumlah rumah yang akan dilistriki sekitar 63.930 rumah. Ini untuk menjadikan Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Papua menjadi 100 persen di 2020.
"Sebagai bagian dari NKRI, wilayah Papua juga harus terang. Dengan demikian jika nanti Papua sudah seluruhnya terang, maka berarti program Papua Terang di tahun 2018 sudah mengacu untuk menjadikan Indonesia Terang," kata Executive Vice President Pengembangan Regional Maluku-Papua PT PLN, Eman Prijono Wasito Adi melalui keterangan resminya, Senin (7/10).
Dia menjelaskan, saat ini di Papua dan Papua Barat sudah ada 111 sistem kelistrikan yang terdiri dari 16 sistem kelistrikan besar (di atas 2 MW) dan 95 sistem kelistrikan kecil untuk yang kapasitasnya di bawah 2 MW. Deng demikian, di Papua dan Papua Barat sudah terdapat daya mampu sebanyak 327,65 MW sedangkan beban puncaknya hanya sekitar 280,88 MW.
Sedangkan tingkat rasio elektrifikasi PLN sampai dengan Agustus 2019 di kedua provinsi itu kini mencapai 57,93 persen yang berasal dari tingkat elektrifikasi di Papua sebanyak 48,3 persen dan Papua Barat 91,50 persen. PLN berencana pada tahun 2020 Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah 99,9 persen. Sementara saat ini Rasio Elektrifikasi PLN atau tingkat pemasangan listrik di Indonesia, per September 2019 sudah mencapai 98,86 persen.
Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua, diakui Eman masih terhambat oleh masalah geografis berupa lokasi desa yang berjauhan dan minimnya jalur transportasi darat dan laut.
Selain menggunakan potensi sumber pembangkit listrik yang ada di desa, PLN juga telah menyiapkan program penggunaan aliran listrik melalui tabung listrik (Talis). Tabung listrik ini merupakan hasil kerja sama PLN dengan Universitas Indonesia (UI).
TALIS berfungsi menyimpan daya listrik yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk menerangi rumah atau desanya. Sebuah tabung listrik yang berbobot sekitar 5 kilogram, bisa menampung daya listrik sebesar 300 watt hour (Wh) hingga 1.000 Wh. Penggunaannya pun cukup mudah, pemilik hanya tinggal memilih sistem AC atau DC dan tinggal dihubungkan dengan kabel lampu.
Sedangkan jika jika daya listriknya sudah habis, pemilik bisa men-chargenya di PLTS, mikrohidro, pikkohidro, PLTA ataupun pembangkit listrik biomassa. "Talis lebih hemat dan mudah digunakan," imbuhnya.
Dengan menggunakan Talis, masyarakat bisa berhemat dalam pemasangan jaringan listrik karena biaya pembelian dan pemasangan listrik dengan menggunakan Talis hanya sekitar Rp3,5 juta. Sedangkan jika menggunakan jalur konvensional, tarifnya biasa lebih dari Rp4 juta.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi Jenderal TNI Bintang 4 Hadapi Serangan KKB Papua Saat Hari Pencoblosan Pemilu 2024
TNI AD telah menyiapkan antisipasi pengamanan khususnya di kawasan Papua
Baca SelengkapnyaPPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaMenembus Kampung Terdalam Papua Dikelilingi Pemandangan Indah, Tanpa Listrik & Aspal, Warganya Damai
Di pedalaman Papua, ada pemandangan alamnya yang menakjubkan.
Baca Selengkapnya4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaJumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal
Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaIni Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnya