Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi dalam menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat. Hal ini untuk menaikkan kelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Naik kelas bukan berarti konglomerasi, tapi bagaimana kegiatan ekonomi nasional itu lebih banyak dilakukan oleh UMKM. Oleh karena itu, maka pendekatan kami yang didorong sebenarnya untuk naik kelas di sektor kecil dan menengah. Kalau di tengahnya perkembangannya baik maka penghidupan masyarakat akan baik," ungkap Teten saat rapat bersama komite 4 DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1).

Dia menjelaskan, saat ini struktur ekonomi di Indonesia masih berupa piramida terbalik. Di mana usaha besar (konglomerat) lebih mudah berkembang dibandingkan UMKM.

"Tapi kami ingin gemuk di tengah, ini penting untuk menjawab soal kesenjangan ekonomi antara usaha yang besar dengan yang kecil, yang secara politik membahayakan demokrasi kita di masa depan," imbuhnya.

Menurutnya, masih banyak usaha di sektor mikro yang bisa dikembangkan, sehingga strategi menumbuhkan jiwa wirausaha sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan percepatan UMKM dengan dua pendekatan, yakni low touch dan high touch.

Teten menjelaskan, usaha mikro kebanyakan bergerak di sektor ekonomi subsisten atau yang fokus memenuhi kebutuhan pribadi. Untuk sektor ini, maka pemerintah akan melakukan pendekatan low touch.

"Kita akan dampingi konsultasi, bagaimana mereka mendaftarkan mulai usaha, pembiayaan, packaging, branding, dan lain sebagainya," jelasnya.

Sementara untuk UKM, pihaknya akan melakukan pendekatan high touch agar sejalan dengan visi dan misi presiden, yang telah ditugaskan oleh presiden sejak Oktober 2019 kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

98 Persen UMKM Yakni Skala Mikro

Teten mengungkapkan, jumlah pengusaha Indonesia, 99 persennya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara, 98 persennya, adalah skala mikro.

"Kalau kita lihat struktur seperti ini bagi kami tidak terlalu menggembirakan sebenarnya. Kami memang meminta DPR untuk melihat kembali cara menghitung UMKM ini, karena kalau kita lihat yang mikro omzetnya 20 juta, 50 juta atau maksimum 300 juta itu yang paling besar, hampir 98 persen atau 63 juta," jelasnya saat rapat bersama komite 4 DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1).

Menurutnya, 99 persen pelaku usaha UMKM memiliki kontribusi pada PDB sebesar 60,34 persen. Sementara, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 97 persen.

"Di kita (Indonesia) UMKM-nya lebih dari 99 persen, dan usaha besarnya memang 0,01 persen, jadi di kita itu usaha besarnya kecil. Tapi jika dilihat dari rasionya maka yang 0,01 persen dilihat dari kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) memang cukup besar," jelasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com