Strategi Kemenkeu Capai Target Defisit 3 Persen pada 2023
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut, pemerintah Indonesia terpaksa memperluas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas 3 persen saat pandemi Covid-19 terjadi pertama kali di tahun 2020.
Berdasarkan Undang-Undang, telah disepakati pelebaran defisit hanya bisa dilakukan selama 3 tahun. Artinya pada tahun 2023, defisit APBN harus kembali maksimal 3 persen.
"Pemerintah memiliki kewenangan anggaran untuk melakukan defisit di atas 3 persen dari PDB selama pandemi," kata Suahasil dalam forum International Tax Conference, Jakarta, Selasa (12/10).
Suahasil mengatakan, target tersebut sangat menantang untuk dicapai. Maka dari itu, pemerintah menggunakan beberapa strategi, di antaranya melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak. Meningkatkan pendapatan pajak dan memastikan belanja pemerintah bisa mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Ini tidak mudah karena kita harus atur lagi pada 2023. Ini harus kembali defisitnya 3 persen dari PDB," kata dia.
Selanjutnya
Saat ini kata Suahasil, pemerintah tengah berupaya agar defisit anggaran direncanakan sesuai target. Pada 2020 defisit anggaran terhadap PDB mencapai 6,1 persen. Tahun ini defisit anggaran diperkirakan hanya akan 5,7 persen dari PDB.
"Tahun lalu kita defisit 6,1 persen. Tahun ini lebih rendah di level 5,7 persen dari PDB," kata dia.
Sementara itu di 2022, pemerintah merencanakan defisit APBN kembali turun di level 4,85 persen. Upaya penurunan defisit anggaran ini dilakukan agar pada 2023, bisa kembali di level 3 persen dari PDB.
"Tahun depan kita anggaran lebih rendah di angka 4,85 persen dan tahun depannya kembali di 3 persen," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaKepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diperkirakan terus meningkat.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnya