Stok vaksin dan serum difteri dalam negeri lebih dari cukup
Merdeka.com - Indonesia pada tahun lalu dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit difteri. Ini disebabkan karena masih adanya orangtua yang belum mau mengimunisasi anak-anak usia balita meskipun diberikan secara gratis oleh pemerintah. Padahal, vaksin yang tersedia saat ini cukup banyak.
Kepala bagian uji klinik imunisasi PT Bio Farma (Persero), Mahsum Muhammadi menyampaikan, pihaknya memiliki stok serum dan vaksin difteri yang cukup. Selain itu, semua serum dan vaksin aman dan sudah sesuai dengan lisensi serta prosedur pembuatan obat dan vaksin yang disyaratkan lembaga kesehatan dunia (WHO).
"Selain untuk digunakan di dalam negeri, kami juga biasanya melakukan ekspor ke negara-negara tetangga. Namun, begitu ada kejadian luar biasa atau wabah, untuk memenuhi kebutuhan serum dan vaksin di dalam negeri, kami untuk sementara menghentikan ekspor vaksin ke negara-negara luar. Kebutuhan vaksin dan serum di dalam negeri kami utamakan. Kami juga memiliki stok atau persediaan sebesar 20 persen dari kebutuhan biasanya," papar Mahsum Muhammadi dalam acara Fokus Group Diskusi (FGD) 'Indonesia Bebas Difteri' yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Minggu (7/1).
Untuk menjamin rasa tenang masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, menurut Mahsun, pihaknya saat ini tengah melakukan sertifikasi halal dari berbagai serum dan vaksin yang diproduksinya. Selain vaksin difteri, vaksin yang tengah dilakukan sertifikasi halal antara lain Vaksin BCG dan pelarut BCG, vaksin Pentabio (DTTP, HB-HIB) dan vaksin TT.
"Dengan sertifikasi halal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi masayrakat untuk menolak vaksinasi kepada putra-putrinya."
Dosen FKM UI yang juga Ketua ILUNI UI, Dr drg Wahyu Sulistiadi mengatakan, agar tahun 2018 Indonesia terbebas dari wabah penyakit difteri, pemerintah dan masyarakat bersama-sama harus menggalakan imunisasi difteri. Selain itu, melakukan penguatan sistem informasi kesehatan, melakukan manajemen crisis solution serta memproduksi serum dan vaksin yang berkualitas. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah, keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat, apapun latar belakang politik dan agamanya, semuanya harus punya satu tujuan. Hilangkan penyakit difteri.
"Pemerintah harus melakukan penguatan sistem informasi. Harus selalu mensosialisasikan apa itu penyakit difteri, akibatnya apa, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana mendapatkan imunisasinya. Serta dampak yang akan ditimbulkan jika diimunisasi dan jika tidak diimunisasi. Selama ini, masyarakat masih bingung bila ada pertanyaan atau penyakit tentang difteri. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemerintah jangan panik bila terjadi wabah. Jika pemerintah panik, masyarakat akan tambah panik," ujar Wahyu Sulistiadi.
Dekan FKUI Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH mengingatkan agar masyarakat tidak termakan informasi hoaks atau informasi bohong yang saat ini bersebaran di media sosial, termasuk soal difteri dan imunisasi yang berakibat banyaknya anggota masyarakat yang enggan mengimunisasikan anak-anaknya. Pihaknya memerintahkan seluruh anggota civitas akademika FKUI termasuk mahasiswa kedokteran untuk aktif dan mempunyai berbagai akun di media sosial.
Akun-akun media sosial tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan melakukan sosialisasi informasi kesehatan yang benar termasuk menyampaikan informasi yang benar tentang imunisasi melawan informasi hoax yang bertebaran di media sosial.
"FKUI siap membantu pemerintah untuk mengatasi dan menghentikan penyebaran penyakit difteri. Selain memiliki 3.000 dokter dan mahasiswa kedokteran yang siap diterjunkan ke lapangan untuk membantu melakukan sosialisasi yang benar sekaligus juga membantu melakukan pengobatan. FKUI sendiri memiliki banyak tenaga ahli di bidang kesehatan. Semuanya siap membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan dan mencegah penyakit difteri di Indonesia," papar Dr dr Ari Fahrian Syam SpPD.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI Pastikan Vaksin nOPV2 Aman Digunakan untuk Cegah Polio
Komnas KIPI menyebut vaksin nOPV2 telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan mulai diberikan sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Kasus Dokter Diduga Cabuli Istri Pasien Sedang Hamil Modusnya Suntik Vitamin
Korban berinisial TA (22) melayangkan laporan dugaan pencabulan itu ke Polda Sumatera Selatan pada pekan lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Covid-19 Meningkat, Kemenkes Siapkan Vaksin Booster Ke-3 Gratis Sampai 31 Desember
Vaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaKemenkes Tambah 3 Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin Anak, Ini Daftarnya
Total jenis vaksin yang diberikan pada anak saat ini adalah 14.
Baca SelengkapnyaSaran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau
Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca SelengkapnyaRisiko Penyakit menurut Golongan Darah, Mana yang Lebih Rentan?
Setiap golongan darah memiliki risiko penyakit yang berbeda karena adanya interaksi antara antigen pada sel darah merah dengan sistem kekebalan tubuh.
Baca SelengkapnyaPabrik Obat Berusia 2.800 Tahun Ditemukan di Dalam Kuil Kuno, Canggih Pada Masanya
Pabrik ini ditemukan di dalam kompleks kuil di kota kuno Trakia, Turki.
Baca SelengkapnyaGandeng Perusahaan Global, Biofarmasi Indonesia Ingin Produksi Obat Imunoterapi Kanker yang Murah
Produk terapi target yang dikembangkan, terdapat obat yang digunakan spesifik khusus menargetkan ke sel-sel kanker agar tidak dapat tumbuh.
Baca Selengkapnya