Stafsus Sri Mulyani: Investor Ikut Bangun Ibu Kota Baru Bukan Gadaikan Kedaulatan
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo telah menghitung formula anggaran untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, dia turut mempertimbangkan peran investor dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) tersebut.
Yustinus mengatakan, pemerintah sebenarnya belum membuka diskusi lanjutan seputar pendanaan proyek ibu kota baru. Terakhir kali itu dilakukan secara formal pada sidang kabinet 25 Februari 2020.
"Ini memang terus dilakukan pendalaman dan kajian. Dengan adanya burden sharing kita punya opportunity untuk pembiayaan," ujar dia dalam satu sesi webinar, Jumat (16/4).
Kehadiran Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) disebutnya turut mengundang minat investor asing terlibat dalam proyek ini, terutama dari beberapa negara di Timur Tengah.
"Ini juga menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Kita harus optimistik bahwa Indonesia dilirik investor tanpa perlu menggadaikan kedaulatan," seru Yustinus.
Namun, dia turut mencermati beberapa masukan, bahwa pemerintah harus berhati-hati menerima peluang tersebut. "Mari kita sampaikan dan kritisi terus supaya penataan itu pun tidak mengabaikan aspek-aspek historis bangsa Indonesia," sambungnya.
Yustinus lantas membuat asumsi perhitungan kebutuhan anggaran untuk proyek ibu kota baru berdasarkan sumber dana APBN. Adapun asumsi periode konsesi proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha-Availability Payment (KPBU-AP) adalah 5 tahun, dengan masa konstruksi 4 tahun selama 2021-2024.
"Tidak terdapat tambahan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset pada tahun 2021-2024, karena aset masih digunakan oleh kementerian/lembaga sebelum mobilisasi serta tingginya biaya pindah kantor sementara," sebutnya.
Manfaat Ibu Kota Baru Terasa 2025
Menurut perhitungannya, potensi penerimaan atas pemanfaatan aset di ibu kota baru diperkirakan mulai terjadi pada 2025.
Selanjutnya, dia juga mencermati asumsi mobilisasi PNS ke ibu kota baru yang terjadi mulai 2024. Jika satu orang pejabat/pegawai beserta 4 anggota keluarga pindah ke sana, diperkirakan populasi ibu kota baru nantinya mencapai 1.252.730 jiwa, termasuk 250.546 di antaranya merupakan PNS dan TNI/Polri.
"Biaya mobilisasi Rp49,95 juta per keluarga, mencakup biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga, angkutan barang, pengepakan dan penggudangan, uang harian," papar Yustinus.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya
Sebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN.
Baca SelengkapnyaBupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPresiden Tinjau Langsung Pembangunan Hotel Nusantara, Optimis Siap Beroperasi Agustus 2024
Tingginya minat investasi jadi bukti nyata IKN mendapatkan atensi pelaku usaha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun
Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun
Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaKecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi
“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan
Baca SelengkapnyaJokowi soal Investor IKN: Satu Masuk, yang Lain Pasti Berbondong-Bondong Ikutan
Melihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.
Baca SelengkapnyaPolisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca Selengkapnya