Merdeka.com - Sriwijaya Air Group memutuskan untuk mengembalikan seluruh karyawan perbantuan dari Garuda Indonesia Group seiring dengan telah berakhirnya masa transisi kerja sama per 31 Oktober 2019.

"Sehubungan dengan telah berakhirnya masa transisi terkait kerja sama antara Garuda Indonesia Group dengan pemegang saham PT Sriwijaya Air Group pada tanggal 31 Oktober 2019, dan atas pertimbangan dari para pemegang saham dan dewan komisaris PT Sriwijaya Air, maka dengan ini management PT Sriwijaya Air (Group) memutuskan untuk mengembalikan seluruh karyawan perbantuan," bunyi surat Nomor 018/EXT/DH/SJ/XI/2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Legal dan Sumber Daya Manusia PT Sriwijaya Air Anthony Ralmond Tampubolon yang beredar di Jakarta, Jumat.

Terdapat 11 nama karyawan Garuda Indonesia yang kembalikan baik setingkat jabatan vice president maupun senior manager terhitung sejak 7 November 2019.

Nama-nama tersebut, di antaranya Raisal Akbar sebagai VP Revenue Management, Lilik Yulianto Nugroho sebagai VP Network, Sukarya Sastrodinoyo sebagai VP Engineering, Quality & Technical Service, Ferdian sebagai VP Distribution Channel, Digital Business & Cargo, Agus Dewanta SM Cargo, Dodhi Jatnika Adhi VP Service Planning and Delivery, Setyo Adi Raharjo VP Information Technology, Amala Vesta Widaranti sebagai VP Marketing & Loyalty, Tres Budiantoro sebagai PMO Centralized Flight Dispatch, Dewi Handayani SM Cabin Service, Standard & Development dan Elisabeth Enny K sebagai Advisor di Direktorat Keuangan.

Pernah Jalin Kerja Sama

Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group pernah menjalin kerja sama operasi seiring dengan kondisi keuangan perusahaan maskapai nasional swasta itu yang tidak mendukung.

Dalam prosesnya pada September lalu hubungan bisnis itu mengalami ketidakharmonisan yang menyebabkan susunan direksi Sriwijaya dirombak oleh dewan komisaris.

Namun, akhirnya keduanya kembali rujuk dengan alasan mempertimbangkan tiga hal, yakni mengedepankan keselamatan, mempertimbangkan kepentingan pelanggan, dan menyelamatkan aset negara, sementara itu saat ini hubungan bisnis keduanya kembali memburuk.