Sri Mulyani Sebut Elektronifikasi Transaksi Daerah Permudah Pengawasan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, banyak keuntungan yang bisa diperoleh lewat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Salah satunya pemerintah bisa langsung mengawasi penggunaan serta penerimaan dari pajak daerah.
"Selama ini teman-teman pajak sibuk menjadi bendahara daerah, apakah setiap belanja sudah dipotong pajak. Dengan hal ETP ini maka pajak itu akan menjadi otomatis sehingga akan memberikan improvement pada collection pajak kita," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).
Sri Mulyani menyebut pelaksanaan ETP dapat mendukung kebijakan fiskal nasional oleh pemerintah daerah. ETP juga bisa mendorong otomatisasi pembayaran, sehingga pemotongan pajak daerah oleh pemerintah pusat bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Dirinya menambahkan, ETP bukan tujuan tetapi saran untuk mencapai akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Bahkan ETP bisa menjamin dana yang dikirim ke pemerintah daerah bisa langsung dipantau penggunaannya untuk kepentingan masyarakat.
"Adanya deliverable assurance, yaitu dengan ETP kita dapat menjamin dana anggaran pemerintah daerah benar-benar tidak hanya send tapi delivered dan bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat, itu tujuan akhirnya," ungkapnya.
Bendahara Negara ini menjelaskan, ETP juga akan mempermudah pencatatan data transaksi. Dengan demikian pengumpulan data, analisis, serta pemanfaatan datanya bisa digunakan untuk timbal balik kebijakan yang sudah dijalankan pemerintah.
"Terakhir paling penting ETP untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang semakin baik. Ini tujuan dari seluruhnya," pungkas dia.
Dongkrak Pendapatan Daerah
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, adanya elektronifikasi nyatanya bisa meningkatkan pendapatan daerah sampai berlipat-lipat. "Di berbagai provinsi, kabupaten dan kota, yang sudah berhasil melakukan elektronifikasi itu, penerimaan daerahnya (meningkat) berlipat lipat," ujar Perry di tempat yang sama.
Dia mencontohkan, pengalaman peningkatan keuntungan dari elektronifikasi itu terjadi di Sleman yang pendapatannya meningkat sampai lima kali lipat, sejak empat tahun terakhir. Selain itu, di Banyuwangi dan di berbagai provinsi termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan lain-lain juga mengalami kenaikan pendapatan pasca diberlakukannya elektronifikasi.
"Dengan elektronifikasi, saya yakin tidak hanya penerimaan (daerah)nya, namun juga bagaimana sistem penggunaan dari transaksi Pemda memang diperlukan," imbuhnya.
Sementara itu, untuk mengatasi masalah kemampuan daerah, guna mendukung pemberdayaan ekonomi daerah, Pemda bisa mengalokasikan pengeluaran dana yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan di daerah. "Memang kemampuan daerah mengelola ekonomi, menjadi kunci bagaimana pendapatan naik."
Perry mengatakan, pendapatan ekonomi daerah akan tumbuh, baik nasional maupun daerah, jika dibarengi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan pengeluaran untuk memajukan pertumbuhan, pemerataan, inklusif, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Itu akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah," tandasnya.
Reporter Magang: Nurul Fajriyah
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital
Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun
kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani
Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca Selengkapnya