Sri Mulyani Sebut Dana PEN Tak Ada Lagi di 2023: Masuk ke Belanja K/L
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun depan akan mencakup kebutuhan pembiayaan pemulihan ekonomi seiring alokasi dana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) berakhir pada 2022.
"Untuk dana PEN 2023 tidak lagi ada karena sudah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jadi sekarang masuk di belanja K/L," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (16/8).
Untuk belanja K/L dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan sebesar Rp993,2 triliun atau naik 5,6 persen dari outlook 2022 Rp764,2 triliun. Secara rinci, pemanfaatan belanja K/L tahun depan akan digunakan pemulihan termasuk penyelesaian infrastruktur prioritas yang pada tahun sebelum 2023 masuk ke dalam alokasi PC PEN.
Penyelesaian infrastruktur prioritas ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, rusun, bandara, jalur kereta api, fasilitas EBTKE, Palapa Ring dan akses internet di Papua. Selain itu, belanja K/L tahun depan turut digunakan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), persiapan pemilihan umum (Pemilu) sekaligus pengadaan alutsista.
Sri Mulyani menambahkan kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan dari pandemi COVID-19 tahun depan juga akan dipenuhi melalui alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) reguler.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaRamalan IMF menyebut kondisi ekonomi dunia masih terpuruk.
Baca Selengkapnya