Sri Mulyani Pastikan Tak Akan Pangkas Anggaran Sektor Pertanian
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran untuk sektor pertanian tidak akan dilakukan pemotongan. Sebab, dana untuk program ketahanan pangan maupun perluasan pembukaan lahan baru termasuk yang diprioritaskan oleh pemerintah.
"Untuk 2020 dan 2021, meski banyak yang bertanya semua KL (Kementerian Lembaga) terpotong karena refocusing. Tapi beberapa untuk yang tertinggi adalah pertanian, kami tetap secure. Tidak dikurangi anggarannya," kata dia saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Bendahara Negara ini juga sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bisa mengamankan anggara untuk pembukaan lahan baru yang menjadi prioritas pemerintah di 2021. Anggaran fiskal juga akan diberikan mulai pemberian benih pupuk sampai irigasi dan kenaikan produktivitas
"2021 itu berkelanjutan, karena pembukaan lahan 2021 itu prioritas tinggi dari presiden dan itu kami secure," tandas dia.
Sektor Pertanian Belum Nendang
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas menyayangkan kebijakan pemerintah di sektor pertanian belum cukup menendang. Apalagi, beberapa harga komoditas ekspor sempat mengalami kehancuran atau anjlok mulai dari komoditas andalan CPO, karet, batubara, dan kopi.
Dia juga menduga bahwa tahun ini pemerintah telah memangkas anggaran untuk sektor pertanian yang dialihfungsikan sebagai dana pemulihan ekonomi.
"Belum kelihatan apa yang telah dilakukan pemerintah (di sektor pertanian). Bahkan di APBN kita di PEN pertanian ada pemotongan, gak ada penambahan," tandas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bendahara Negara ini juga mengajak masyarakat pemegang hak suara untuk bijak memilih sesuai hati nuraninya.
Baca SelengkapnyaSelain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut merupakan bagian dari relaksasi pemerintah untuk warga asing yang diatur dalam PMK 122 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Baca SelengkapnyaUntuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnya