Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perlindungan Sosial Jadi Rp349 Triliun untuk 2023
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Namun, alokasi anggarannya pada 2023 mendatang akan menurun dibanding tahun ini.
Bendahara Negara menyebut, sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial tahun depan maksimal sebesar Rp349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp427,5 triliun.
"Prioritas belanja tahun depan adalah untuk pertama di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga range-nya antara Rp332 - Rp349 triliun," jelas Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Kamis (14/4).
"Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif," tegasnya.
Untuk melancarkan implementasi penyaluran, Sri Mulyani juga berkomitmen semakin memutakhirkan data calon penerima. Sehingga bantuan perlindungan sosial ini bisa lebih tepat sasaran.
Program Pemberdayaan
"Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," imbuhnya.
Secara proyeksi makro, Sri Mulyani memperkirakan, pendapatan negara di tahun depan bisa mencapai angka 11,28 hingga 11,76 persen dari pendapatan domestik bruto atau PDB.
"Ini berarti pada kisaran antara Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara tahun depan di desain pada kisaran 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaNamun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaSelain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaNamun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca Selengkapnya