Merdeka.com - Kementerian Keuangan akan melonggarkan sektor perpajakan untuk meminimalisir dampak virus corona ke ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan menaikkan batas restitusi bagi wajib pajak badan hingga Rp5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp1 miliar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kenaikan restitusi bertujuan untuk menambah uang masuk bagi perusahaan. Meskipun pada akhirnya dampak dari restitusi yang dipercepat ini akan menekan pendapatan negara.

"Restitusi dipercepat dalam rangka cashflow. Kalau masyarakat stand still, penerimaan jadi lebih rendah dan cashflow sangat penting. Batasan dinaikkan. Sekarang Rp1 miliar nanti dinaikan ke Rp5 miliar," ujar Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (10/3).

Dia menjelaskan sejauh ini pihaknya tengah menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya juga telah merampungkan sejumlah insentif bersama dengan kementerian terkait lainnya.

"Artinya di Kemenkeu sudah siap. Tinggal strategi ekonomi. Ini bukan masalah Menkeu, kita bersama Menko dan menteri lain, diharapkan bisa sampaikan ke presiden assessment berdasarkan situasi terkini dan strategi support policy yang akan dilakukan," jelasnya.

Target Penerimaan Pajak

Sri Mulyani berharap realisasi penerimaan pajak pada tahun ini bisa tercapai meski dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit. Seperti diketahui, mewabahnya virus corona saat ini tengah menghantam berbagai sektor ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kita berharap, bahwa penerimaan pajak kita untuk tahun ini akan tetap terjaga meskipun ekonomi dalam situasi yang tidak baik semenjak Januari dengan perkembangan yang terjadi," kata dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (10/3).

Dia menjelaskan, setidaknya ada penerimaan yang bisa diandalkan selain dari pendapatan pajak jika sewaktu-waktu realisasi pajak tak tercapai. Sambil mencari alternatif lain, pemerintah pun juga tengah fokus atasi masalah ekonomi di tengah perkembangan virus corona dan gejolak harga minyak.

"Kita tetap berharap ada penerimaan yang diandalkan sambil pemerintah fokus atasi masalah ekonomi karena perkembangan risiko saat ini," jelas dia.

Sebagai gambaran saja, Kementerian Keuangan mematok penerimaan negara dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp1.680 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan target penerimaan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.577 triliun.