Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2018 menjadi tahun yang sulit dilalui oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Sebab, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China turut mengganggu nilai tukar Rupiah sepanjang 2018.

Sri Mulyani menyampaikan, akibat gejolak tersebut Rupiah sempat terdepresiasi hingga posisi Rp15.200 per USD. Hingga akhirnya stabilitas nilai tukar Rupiah dapat dijaga pada kisaran Rp14.247 per USD atau terdepresiasi sekitar 6.9 persen jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2017 sebesar Rp13.384 per USD.

"Pertama tahun 2018 bukan tahun yang mudah bagi kita semua, kita melihat sisi gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga kemudian diikuti outflow," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7).

Kendati begitu, realisasi belanja negara pada 2018 mampu menyumbang sebesar Rp2.213.1 triliun atau 99,7 persen dari APBN 2018. Realisasi belanja negara tersebut meningkat Rp205,8 triliun atau 10,2 persen dibandingkan dengan realisasi 2017. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455,3 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp757,8 triliun.

"Hal-hal cukup baik dari penerimaan negara kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, namun adanya perubahan nilai tukar dan harga minyak lebih tinggi dari asumsi," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama tahun 2018 tercatat mencapai 778 ribu barel per hari atau 97,2 persen dari target APBN. Sementara, rata-rata realisasi lifting gas bumi tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari atau 95,4 persen dari target APBN.

"Capaian lifting migas tahun 2018 tersebut lebih rendah dari target, terutama disebabkan kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada," pungkasnya.