Merdeka.com - Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP-PLN) mendesak negara untuk menghadirkan tarif setrum murah untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta untuk tidak menjual PLN, notabene salah satu badan usaha milik negara (BUMN) strategis.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pembina SP-PLN Daryoko.

"Manusia itu membutuhkan air, ladang dan api, itu harganya diharamkan dan tidak boleh dilepas kepada komersial. Artinya, ini negara hadir untuk menciptakan komoditas yang murah dan dapat mensejahterakan rakyatnya," katanya dalam Musyawarah Nasional ke-5 SP PLN, Senin (18/5).

Menurutnya, upaya privatisasi PLN bakal membuat tarif listrik menjadi empat kali lebih mahal dari saat ini. Dia berkaca pada kebijakan restrukturisasi ketenagalistrikan oleh PLN pada1998.

Saat itu, pembangkit listrik berkapasitas 4 ribu megawatt di Suralaya dijual kepada swasta.

"Itu yang dijual adalah pembangkit dan ritelnya senilai Rp 40 triliun. Tak cuma itu, pembangkit listrik Muara Karang yang punya power plant hingga 750 MW itu dijual senilai Rp 10 triliun. Ini bancakannya asing," jelasnya.

Daryoko meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera melakukan judicial review terhadap kebijakan PT PLN tersebut. Ini agar negara bisa menghadirkan tarif listrik murah kepada masyarakat.