Sofyan Djalil & Saleh Husin kompak tak mikir isu perombakan kabinet

Merdeka.com - Desakan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet kerja semakin kuat berhembus. Tim ekonomi Jokowi-JK dianggap lemah dan kinerjanya selama saru semester ini tak maksimal.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tak mau ambil pusing dengan desakan beberapa pihak yang menginginkan tim ekonomi Jokowi-JK dirombak. Dia mengaku hanya ingin fokus menjalankan deretan program yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu hak prerogatif Presiden yang bikin kabinet. Kinerjanya yang menilai pihak lain, menterinya tidak bisa lihat diri sendiri," ujar Sofyan di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/4).

"Biar Presiden menilai," tambahnya.

Hal senada juga diutarakan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Saleh mengaku tidak memikirkan isu reshuffle kabinet. "Kita yang penting kerja saja lah," singkatnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro cuek meski disebut-sebut dalam survei, masuk jajaran harus direshuffle. Seolah tak peduli, mantan wakil menteri keuangan ini cuek menanggapi tudingan tersebut. "Terserah saja," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi desakan terkait reshuffle kabinet kerja yang dianggap belum membawa angin segar selama satu semester ini. JK justru mengkritik balik orang-orang yang mendesaknya melakukan perombakan kabinet.

"Ya itu sembarang orang bilang (desakan reshuffle kabinet), masak kita mau mengikuti yang begituan? Yang benar saja," tegas JK di sela acara bertajuk 'Tropical Landscape Summit' di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Ketua umum PMI ini menegaskan, evaluasi kinerja menteri dan kabinet selalu dilakukan setiap hari oleh Presiden Joko Widodo.

"Ya selalu ada evaluasi. Tapi kita tidak ikut apa yang dikatakan lembaga-lembaga itu. Kita ikut berdasarkan kenyataannya," tegasnya.

Beberapa LSM mendesak pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai bobrok. Beberapa menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perindustrian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.