Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan hubungan Indonesia dan Jepang tetap baik. Meskipun pemerintah telah menolak proposal kereta cepat Negeri Matahari Terbit tersebut.

"Siapa bilang kerja sama ekonomi Indonesia dengan Jepang ditinjau ulang‎? Nggak lah. Hubungan Indonesia dengan Jepang jauh lebih luas," katanya di Kantor, Jakarta, Selasa (6/10).

Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah mengutusnya ke Jepang untuk menjelaskan alasan penolakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah ogah menggelontorkan jaminan dan pendanaan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kenapa Presiden mengirim saya kesana? Ya untuk meyakinkan bahwa kami tak ada masalah dengan Jepang. Yang ada hanya perubahan model penggarapan proyek dari Government to Government (G to G) menjadi Business to Business (B to B). Karena anggaran pemerintah untuk infrastruktur dasar lainnya."

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk menerima proposal kereta cepat China. Ini lantaran Negeri Panda itu sanggup untuk tak merengek meminta jaminan pemerintah.

Bahkan, China Development Bank diperkirakan bakal mengucurkan pinjaman USD 5 miliar atau setara Rp 73,45 T untuk mendanai proyek tersebut. Tenor pinjaman selama 40 tahun. Terdiri dari masa tenggang atau grace period Sepluh tahun dan waktu pengembalian 30 tahun pengembalian.

Sekedar informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal digarap oleh konsorsium BUMN, terdiri dari, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PTPN VIII. Sementara, konsorsium China dipimpin China Railway Construction Corp.

Baca juga:Curhat Jepang soal China dan proyek kereta cepat Jakarta-BandungIndonesia pilih China garap proyek kereta cepat, Jepang marah-marahProyek kereta cepat, konsorsium BUMN diminta negosiasi dengan ChinaRini Soemarno: Proyek kereta cepat dengan China masih tahap diskusiMenteri Rini akui proyek kereta cepat mayoritas dibiayai Bank China