Soal pembatasan DP, Indonesia ketinggalan dibanding negara lain
Merdeka.com - Pengaturan pembatasan uang muka kredit motor, mobil dan kredit perumahan rakyat (KPR) memang menjadi yang pertama di Indonesia.
Namun, di negara-negara lain peraturan mengenai batas minimal uang muka ini bukan hal yang baru.
“Aturan LTV (loan to value) ini adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia, padahal ini sudah jamak dilakukan di Negara-negara lain terutama negara-negara yang pertumbuhan kredit konsumsinya tinggi. Karena umumnya kejatuhan bank ini terjadi berkaitan dengan kredit properti,” ujar Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, Selasa (20/3).
Bank sentral telah mengeluarkan aturan mengenai uang muka untuk kredit motor minimal 30 persen minggu lalu. Sementara untuk kredit mobil, BI membatasi uang muka untuk kredit sebesar 25 persen. Uang muka untuk KPR rumah tipe 70 ke atas, juga dibatasi minimal 30 persen.
Dalam penerapan aturan ini, Bank Indonesia memberikan tenggat waktu selama 3 bulan untuk bank mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penerapan aturan ini. Sebelum aturan tersebut di keluarkan, pihak Bank Indonesia telah melakukan simulasi yang melibatkan perbankan dan lembaga pembiayaan termasuk Bapepam LK.
“Termasuk juga pelaporannya ke Bank Indonesia, dan tidak semudah itu bank melakukan penyimpangan (waktu persiapan),” imbuh dia.
Dia juga mengatakan bahwa keputusan ini tidak muncul begitu saja. Tim dari BI telah memantau pergerakan kredit konsumen di perbankan.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaRelawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaTujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya
Pemilu 1955 ini menjadi yang pertama kali diadakan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnya