Merdeka.com - Persoalan terus membesarnya alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bakal menjadi pekerjaan rumah berat bagi presiden baru.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menuturkan, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih akan merundingkan pengalokasian anggaran subsidi BBM dengan presiden dan wakil presiden definitif. Untuk saat ini belum bisa didiskusikan lantaran salah satu pasangan capres-cawapres masih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut CT, SBY ingin menciptakan tradisi yang berbeda di masa transisi pemerintahan kali ini. Salah satunya memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk presiden baru.

"Masalahnya dalam masa transisi pemerintahan, sehingga sangat sulit dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Untuk itu, pemerintahan sekarang akan melakukan langkah pembahasan dengan pemerintah definitif. Artinya, itu dilakukan setelah 21 Agustus atau setelah keputusan MK, maka bisa dilakukan komunikasi dengan pemerintahan definitif yang baik," jelas Chairul Tanjung di Kediamannya, Menteng, Jakarta, Senin (28/7).

CT mengungkapkan alokasi anggaran subsidi BBM saat ini dinilai terlampau besar dan berimbas pada perekonomian yang tidak sehat. Besarnya alokasi anggaran subsidi membuat pembangunan infrastruktur dan upaya memberantas kemiskinan menjadi tidak maksimal.

"Akibatnya terhadap pengurangan subsidi BBM sebuah keharusan," ucap dia. 

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ditempuh jalan menaikkan harga BBM. "Kita tunggu saja, saya tidak tahu opsi apa yang dipilih sebelum ada presiden definitif usai keputusan MK," kata dia.

"Kalau kebijakan diambil oleh pemerintah malah membuat harga pangan naik maka miskin semakin masuk ke jurang kemiskinan dan terjadi inflasi bahan makanan," ucap dia. 

Mantan Ketua KEN ini mengaku tidak yakin, jika presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Gini, hati-hati bicara tim ekonomi siapa, saya lebih suka bicara langsung dengan Jokowi atau JK," kata dia.